PPKM Darurat, Pemerintah Pantau Kegiatan Warga hingga Level Kecamatan

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan bahwa kegiatan masyarakat akan dipantau hingga level kecamatan selama periode pemberlakuan pembatan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Menurut dia, diperlukan tindakan luar biasa untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Penularan harus dikendalikan, maka itu telah disepakati bersama dengan pemerintah daerah bahwa monitoring kegiatan masyarakat akan dilakukan hingga level kecamatan," kata Jodi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/7/2021).

"Kegiatan yang harus dimonitor terdapat dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 tahun 2021," sambungnya.

Disamping itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah platform digital, media sosial, dan provider telekomunikasi untuk melacak pergerakan masyarakat selama periode PPKM darurat. Nantinya, sistem akan memberi notifikasi apabila terjadi mobilitas yang tinggi.

"Apabila di lapangan masih terlihat ada gerakan yang cukup masif, sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan pada pemda dan aparat terkait yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera dilakukan mitigasi dan langkah-langkah intervensi," jelasnya.

Selain itu, Jodi menuturkan TNI-Polri sudah menurunkan pasukan di sejumlah titik untuk melakukan penegakan hukum kepada pelanggar aturan PPKM darurat. Dia menekankan aparat dapat memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: