Sukses

Kementan Harap Inovasi Teknologi di BPP Kostratani Dongkrak Produktivitas Pertanian

Saat ini, produktivitas pertanian Indonesia sekitar 5.1 ton per hektare.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) berharap inovasi teknologi yang diimplementasikan di Balai Penyuluhan Pertanian Komando Strategi Pembangunan Pertanian (BPP Kostratani) diberdayakan untuk mendongkrak produktivitas pertanian.

Sebagaimana diketahui, melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) pada tahun 2021 ini Kementan tengah melengkapi fasilitas Informasi Teknologi (IT) di seluruh BPP Kostratani se-Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas penyuluh, petani dan praktisi pertanian.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerangkan, tagline pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern bukan sekadar jargon belaka. Hal itu diimplementasikan di lapangan dengan dukungan penuh mulai dari fasilitas dan sarana pengembangannya.

"Pertanian kita saat ini mengarah pada industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi pertanian. Tanda lainnya adalah penggunaan mekanisasi alat-alat mesin pertanian. Maka, petani dan penyuluh harus ditingkatkan kapasitasnya agar beradaptasi dengan teknologi pertanian," kata Mentan SYL.

Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi memaparkan, pertanian modern dicirikan dengan beberapa hal. Di antaranya adalah pemanfaatan varietas unggul, pemanfaatan alat mesin pertanian, pemanfaatan internet opting, big data, digitalisasi pertanian dan lain sebagainya.

"Saat ini anak bangsa sudah berhasil menciptakan traktor roda empat tanpa awak. Traktor tersebut bisa dikendalikan dari rumah melalui Android," ujar Dedi saat berdialog dengan penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di BPP Prafi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu (16/6/2021).

Saat ini, Dedi melanjutkan, produktivitas pertanian Indonesia sekitar 5.1 ton per hektare. Ia berharap dalam 15 tahun ke depan harus melonjak dua kali lipat menjadi 10 ton per hektar.

"Itu kalau kita mau kembali swasembada pangan seperti yang pernah terjadi pada tahun 1980-an," ujar Dedi.

Saat itu, Indonesia diakui dunia karena swasembada pangan, dalam hal ini padi. Pemerintah terus menggenjot sektor pertanian melalui penyuluh di lapangan.

"Penyuluh diberi pelatihan dan diterjunkan langsung ke lapangan membantu petani dalam meningkatkan produktivitas. Hasilnya terbukti, Indonesia swasembada beras. Bahkan kita bisa membantu Ethiopia yang saat itu tengah dilanda bencana kelaparan. Indonesia mengirim beras ke sana," ujar dia.

Dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi yang semakin maju, Dedi menilai bukan perkara sulit untuk kembali menciptakan swasembada pangan. Maka dari itu, para penyuluh dan petani harus terus digenjot kapasitasnya agar bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan kemajuan pertanian Indonesia.

"Penyuluh adalah ujung tombak pertanian kita. Kalau kita mau kembali jaya, mau kembali swasembada beras, maka tidak ada kata lain petani dan penyuluh harus terus kita tingkatkan kapasitasnya. Melalui BPP Kostratani kita harap target kita bisa tercapai," harap Dedi.

Di BPP Kostratani penyuluh dan petani terus di-upgrate pengetahuannya setiap pekan. Ada pelatihan-pelatihan tematik baik untuk penyuluh maupun petani agar dapat mereka implementasikan di areal persawahan mereka.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sertifikasi Penyuluh

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari, Kukuh Saptoyudo menuturkan, di wilayahnya BPP yang aktif sebanyak 5 BPL. Sedangkan untuk penyuluh ASN sebanyak 59 orang, P3K 14 orang dan THL 14 orang.

"Tapi memang ada beberapa kendala yang kami hadapi. Kami berharap hal itu bisa diselesaikan sehingga target pertanian kita dapat tercapai," tutur Kukuh.

Di sisi lain, Kukuh berharap persoalan kelembagaan dan sertifikasi penyuluh juga dapat diselesaikan agar para penyuluh memiliki bekal yang jelas dalam bertugas.

"Persoalan kelembagaan ini kami harapkan dapat diselesaikan agar para penyuluh memiliki sertifikasi dalam bergerak di lapangan," katanya.

Hadir pada kesempatan itu Direktur Polbangtan Manokwari, perwakilan Koramil dan Polsek Distrik Prafi, para penyuluh, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), petani milenial serta mahasiswa Polbangtan Manokwari.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.