Sukses

Sidang Pembacaan Tuntutan Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Ditunda

Liputan6.com, Jakarta Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memutuskan menunda agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa Rizieq Shihab Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/5/2021).

Hal tersebut disampaikan hakim ketua Suparman Nyompa dalam persidangan atas kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keputusan itu bermula saat kuasa hukum dan Rizieq Shihab sebagai terdakwa masih keberatan bila tuntutan dibacakan jaksa hari ini.

Permintaan penundaan sidang pembacaan tuntutan ini karena kubu Rizieq Shihab ingin kembali menghadirkan saksi ahli.

Merespon permintaan dari Kubu Rizieq Shihab, jaksa penuntut umum mengaku tak terima dan meminta majelis hakim tetap pada kesepakatan agar pembacaan tuntutan dilakukan hari ini. Akhirnya majelis hakim memutuskan tetap menunda pembacaan tuntutan.

"Jadi penuntut umum terpaksa kita mundurkan pembacaan tuntutannya. Paling nanti tanggal 18 Mei (Selasa) kita bacakan tuntutannya," kata hakim Suparman saat sidang.

Kemudian, Suparman menyampaikan bahwa agenda akan dilanjutkan pada 17 Mei untuk pemeriksaan saksi ahli dan pada tanggal 20 Mei dilanjutkan nota pembelaan pledoi atas tuntutan dari jaksa.

"Kasih waktu tanggal 20 (Mei) pembelaan ya. Setelah itu baru putusan, apakah itu hari Jumat atau apa," tutur hakim.

 

 

2 dari 3 halaman

Didakwa Kasus Kerumunan

Dalam perkara 221 dan 226 kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat Rizieq bersama lima terdakwa, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi didakwa telah melakukan penghasutan hingga ciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan maulid nabi Muhammad SAW.

Sehingga didakwa dengan lima dakwaan yakni Pasal 160 KUHP jo Pasal 99 Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau, Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketiga Pasal 93 UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, pasal 14 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau terakhir Pasal 82A ayat (1) jo 59 ayat (3) huruf c dan d UU nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU nomor 17 Tahun 2013 tenang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizieq didakwa telah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor 13 November 2020 lalu.

Sebagaimana dalam perkara nomor 226/Pid.B/2021/PN.Jkt Tim terkait kerumunan di Megamendung, turut disangkakan dengan Pasal 93 UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo pasal 14 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo 216 ayat 1 KUHP.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: