Sukses

PPP Minta Pejabat Kemendikbud Bertanggung Jawab Atas Bocornya Draft Kamus Sejarah

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya meminta pejabat Kemendikbud bertanggung jawab atas bocornya draft kamus sejarah yang membuat polemik di masyarakat.

"Fraksi PPP meminta pejabat berwenang bertanggungjawab atas keteledoran ini. Karena hal ini sekaligus menunjukkan ketidakprofresionalan pejabat di Kemendikbud," kata pria yang akrab disapa Awiek, dalam keterangannya, Rabu (21/4/2021).

Dia menuturkan, ada hikmah dibalik bocornya kamus sejarah yang digarap Kemendikbud. Salah satunya, masyarakat bisa mengetahui kinerja buruk kementerian tersebut, salah satunya ada kelalaian dalam memasukan nama pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari.

"Seandainya draft itu tidak beredar, maka tidak ada kontrol dari masyarakat dan kamus tersebut akan tercetak tanpa menyertakan nama KH Hasyim Asy'ari," ungkap Awiek.

Dia menegaskan, PPP meminta pejabat Kemendikbud bertanggung jawab karena alasan kelalaian hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari tidak bisa bisa diterima saja.

"Alasan bahwa hal tersebut kelalaian bukan kesengajaan masih perlu diuji lagi fakta yang sebenarnya," kata Awiek.

 

2 dari 3 halaman

Penjelasan Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tidak ada niat untuk menghilangkan peran pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari dalam kamus sejarah.

"Kesimpulannya, terjadi keteledoran yang mana naskah yang belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar. Tidak ada niat untuk menghilangkan KH Hasyim Asy'ari sebagai tokoh sejarah dalam buku tersebut," ujar Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid di Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Dia menjelaskan bahwa di dalam buku yang sama juga terdapat peran dari KH Hasyim Asy'ari yang ada dalam bagian pendiri NU. Peran KH Hasyim Asy'ari disebutkan di dalam halaman lain, hanya tidak ada di dalam lema atau entry.

"Jadi, narasi menghilangkan peran KH Hasyim Asy'ari itu tidak benar. Kami mengakui memang ada kesalahan teknis dan kami memohon maaf. Kesalahan itu seharusnya tidak perlu terjadi," jelas dia seperti dikutip dari Antara.

Hilmar menjelaskan bahwa buku tersebut telah disusun pada 2017 dan risetnya melibatkan banyak pihak. Buku tersebut, sebenarnya belum selesai, namun karena pada waktu itu tahun anggaran habis, maka harus dilaporkan dan yang tidak selesai dibuatkan buku elektroniknya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: