Banggar DPR: Akhiri Polemik Obat Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta semua pihak untuk mengakhiri polemik soal obat dan vaksin Covid-19.

"Kita seharusnya mendukung upaya pemerintah melalui kerja sama TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara (BIN), Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dan Kimia Farma untuk menemukan obat Covid-19," kata Said Abdullah dikutip dari Antara, Sabtu (22/8/2020).

Said mengapresiasi keinginan berbagai pihak untuk menemukan obat dan vaksin di dalam negeri.

"Ini wujud ikhtiar nyata yang seharusnya patut kita banggakan bersama,” ujar Said.

Hal itu karena bila wabah ini berlarut-larut maka dunia akan menghadapi ancaman kehancuran ekonomi yang jauh lebih serius, termasuk juga angka kematian di berbagai negara yang kemungkinan akan terus meningkat.

"Begitu beratnya beban kesehatan, sosial dan ekonomi oleh warga dunia, berbagai negara berpacu dengan waktu menemukan obat dan vaksin untuk mengatasi Covid-19,"tegasnya.

Said mengaku, terdapat pro dan kontra beberapa soal obat dan vaksin Covid-19 ini. Namun alangkah bijaknya jika perbedaan ini diselesaikan melalui mimbar akademik-klinis.

Justru terjadinya sengketa opini para ahli di media massa justru akan menimbulkan ketidakpercayaan publik atas pihak-pihak yang sedang berupaya menemukan obat dan vaksin. Tentunya hal itu sangat kontraproduktif, jelas Said.

“Jadi, jika para ahli menemukan beberapa kelemahan proses dan prosedur akademik-klinis maka alangkah baiknya dibicarakan dan diselesaikan melalui mimbar atau forum yang pas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini mendukung langkah BP POM dan Menteri Kesehatan (Menkes) bila telah memenuhi ketentuan medis dan peraturan perundang-undangan untuk segera menerbitkan surat izin edar obat.

“Saya mendorong sesegera mungkin Menkes memasukkan kombinasi obat baru tersebut dalam protokol kesehatan pada pasien treatment Covid-19 dan pendistribusiannya secara nasional bila izin edar obat tersebut telah dikeluarkan oleh BP POM,” ujar politisi asal Sumenep, Madura ini.

Sebelumnya, BP POM telah mengeluarkan rekomendasi terkait calon obat dan vaksin Covid-19 buatan dalam negeri ini.

Rekomendasi tersebut antara lain pemberian izin uji klinis pada 3 Juli 2020 terhadap subyek yang dipersyaratkan sebanyak 696 pasien relawan.