DPRD DKI Minta Satpol PP hingga TNI Jaga Ketat Agar Tak Ada Lomba 17 Agustus

Ilustrasi Lomba 17an — Anak-anak saat mengikuti lomba makan krupuk saat lomba 17 Agustus

Liputan6.com, Jakarta DPRD DKI Jakarta mendukung kebijakan Pemprov DKI yang meminta warga tidak membuat lomba pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Wakil Ketua DPRD Zita Anjani menyatakan, masih tingginya kasus Covid-19 merupakan pertimbangan agar tidak ada kerumunan saat 17an.

"Penyebaran (Covid-19) naik signifikan setiap hari. Kalau lomba 17 Agustus ditiadakan karena pandemi, saya rasa itu keputusan yang tepat. Tidak mengadakan lomba, bukan berarti tidak merayakan hari kemerdekaan kita," kata Zita saat dikonfirmasi, Sabtu (15/8/2020).

Ia meminta tidak hanya satpol PP turun ke jalan mengawasi agar tidak ada lomba 17an, melainkan juga TNI POLRI turut membantu mengawasi kegiatan warga.

"Saya rasa semua RT/RW sudah satu frekuensi dengan pak Gubernur, sepakat kalu tidak di adakan lomba di lingkungannya masing-masing. Jadi mulai sekarang sampai 17 Agustus nanti, Satpol PP dan TNI-Polri tugasnya tidak hanya menjaga di pinggir jalan saja. Harus masuk ke dalam gang-gang, lingkungan warga, pastikan tidak ada perkumpulan di sana," terangnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Perlombaan 17 Agustus mulai dilakukan sekitar tahun 1950-an. Perlombaan dilakukan berbagai kalangan hingga meluas seantero negeri.

2 dari 2 halaman

Banyak Umbul-Umbul dan Bendera

Politisi PAN itu menilai, meski tanpa perlombaan dan kerumunan, banyaknya bendera dan umbul-umbul yang dipasang di jalan-jalan juga membuktikan perayaan kemerdekaan tetap disambut meriah.

"Saya lihat sudah banyak bendera yang naik di rumah-rumah warga, umbul-umbul dan design gapura di buat untuk menyambut HUT RI. Saya rasa itu adalah bagian dari kita merayakannya. Untuk saat ini, itu sudah cukup untuk sebuah perayaan, tidak perlu berlebihan sampai berkumpul mengadakan satu acara," ia menandaskan.