Sukses

Anies : Penanggulangan Banjir DKI Tahun Ini Butuh Dukungan Fiskal

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan realisasi penanggulangan banjir sulit tercapai di tengah pandemi Covid-19. Sebab beban pengendalian banjir di Jakarta adalah fiskal.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan realisasi penanggulangan banjir sulit tercapai di tengah pandemi Covid-19. Sebab beban pengendalian banjir di Jakarta adalah fiskal.

Hal itu ia sampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam rapat bersama membahas penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabek Punjur.

"Tantangan kami fiskal. Jakarta ini sejak kejadian Covid-19 adalah salah satu paling besar dampaknya. Fiskal power kita kontraksi 53 persen, anggaran kita ini dari Rp 87 triliun sekarang menjadi sekitar Rp 47 triliun sampai akhir tahun," ujar Anies yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Kamis (9/7/2020).

Supaya pengerjaan sarana dan prasarana penanggulangan banjir rampung tepat waktu, pihaknya membutuhkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

"Sebagian dari proyek yang sudah kami rencanakan akan perlu support fiskal yang cukup serius, yang semula kita mudah melaksanakan, sekarang isn't an issue, bukan karena tidak mau, tidak ada anggaran," tandasnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Beban Anggaran DKI

Di sisi lain, DKI juga dibebankan anggaran sebesar Rp 13,5 triliun dari APDB untuk program penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabek Punjur hingga 2024.

Beban alokasi anggaran tersebut telah disepakati dalam nota kesepakatan antar pemerintah daerah dan kementerian terkait yang menanggulangi banjir di kawasan tersebut.

"Di DKI itu Rp 13,5 triliun yang sudah dikomit dengan Kementerian Dalam Negeri," ujar Sofyan Djalil.

Menurut Sofyan, anggaran yang dikeluarkan DKI terbilang besar, yakni 37,5 persen dari total anggaran yang disepakati, yaitu Rp 35,9 triliun.

Porsi alokasi pengeluaran anggaran juga dibebankan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yakni senilai Rp 17,71 triliun, sedangkan untuk pemerintah daerah lainnya dibebankan Rp 4,4 triliun atau 12,4 persen dari nilai anggaran.

Reporter : Yunita Amalia

Sumber: merdeka

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
    Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia

    Anies Baswedan

  • Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.
    Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.

    Banjir