Sukses

Mendagri Data Kebutuhan Daerah Hadapi Dampak Covid-19

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus membangun sinergi antara pusat, daerah dan dunia usaha dalam mengahadapi krisis akibat virus corona Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus membangun sinergi antara pusat, daerah dan dunia usaha dalam mengahadapi krisis akibat virus corona Covid-19.

"Kami telah mendata lengkap, secara bottom-up, jumlah dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid-19 di seluruh kabupaten kota Indonesia. Kami telah mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah," ucap Tito saat teleconference dengan Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah se-Indonesia, Apindo, KADIN, HIPMI, Selasa 7 April 2020 kemarin.

Dia mencontohkan di NTT, membutuhkan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine. Kemudian di Sumsel membutuhkan 250 juta masker biasa dan di Yogyakarta masih kekurangan 3,2 juta buah APD. Adapun ini merupakan kebutuhan daerah atas alat dan sarana pencegahan covid 19, baik yang dibutuhkan oleh setiap individu, untuk proteksi masyarakat maupun kebutuhan untuk tenaga medis di rumah sakit rujukan covid 19.

Tito juga telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut.

"Sebenarnya, banyak UKM, seperti usaha konfeksi berbasis rumah tangga, bisa dimobilisasi untuk produksi memenuhi defisit APD," ungkap Tito Karnavian.

Menurut dia, dengan membangun komunikasi dan tukar menukar data antara asosiasi perusahaan dan Pemda, di atas mekanisme permintaan dan suplai, dirinya berharap dapat mengerahkan semua kekuatan untuk mengatasi masalah penaggulangan Covid-19 ini.

Lewat rakor tersebut Tito Karnavian  ingin membangun sinergi agar dunia usaha dan pemerintah daerah dapat saling kenal dan kemudian bekerjasama di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dampak Sosial

Di samping penanggulangan aspek penularan Covid-19 lewat PSBB, pemerintah, dalam waktu bersamaan, juga harus menangani dampak sosial dan ekonomi serangan Covid-19, termasuk menyediakan program jaring pengaman sosial dan bantuan penguatan UKM di saat pandemi ini berlangsung.

"Berharap terbangun sinergisitas dan kesatuan visi antara pusat, daerah, antar daerah dan dunia usaha untuk bersama-sama memperkuat sistem kesehatan dan menjaga stabilitas ekonomi dalam perang melawan Covid-19 ini," jelas Tito.

Ketua HIMPI Mardani Maming menyatakan, data tersebut membantu pihaknya memahami jenis, jumlah, kualifikasi serta spesifik daerah yang membutuhkan alkes.

"Data ini sangat berguna bagi anggota HIPMI untuk keperluan produksi dan sasaran distribusinya. Peran dunia usaha melawan Covid-19 dapat menjadi terukur dan maksimal," kata Mardani.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.