Ekonomi Melemah, Pemerintah Diminta Lindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad mengungkapkan, salah satu keterpurukan ekonomi suatu bangsa adalah tidak berjalannya atau melemahnya perekonomian dunia. Salah satu solusi di tengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional adalah dengan menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi.

Dia menilai resesi ekonomi merambah Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari industri keuangan yang mengalami goncangan, disusul IHSG jatuh pada level terendah sepanjang 10 tahun terakhir.

Pemerintah bersama Otoritas Moneter (BI) dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, yaitu stabilisasi fiskal dan moneter termasuk pengendalian inflasi percepatan celanja penguatan neraca pembayaran.

Selanjutya adalah dengan menggerakan ekonomi nasional yaitu pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil).

"Hal itu meliputi mendorong daya saing industri nasional deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskalmempercepat proyek strategis nasional meningkatkan investasi di sektor properti, melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi pedesaan," ujar dia.

Pemerintah juga diminta melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional. Seperti stabilisasi harga pangan, percepatan pencairan dana desa, penambahan beras sejahtera.

“Seberapa efektif dampak dari paket kebijakan ini, tentu masih perlu dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya di lapangan,” ujar dia.

Yang perlu ditegaskan dari paket kebijakan ekonomi ini bahwa secara komprehensif pemerintah juga mengedepankan kebijakannya pada kelompok rentan atau masyarakat berpendapatan rendah. Dengan menunjukkan keberpihakan kepada kelompok ini, bukan berarti pemerintah telah meninggalkan aspek prudent (kehati-hatian) dalam tata kelola perekonomian nasional.

"Sebab rincian kebijakan dalam dua bagian lainnya dari tiga bagian paket kebijakan ekonomi ini justru memperhitungkan secara cermat bagaimana pelaku ekonomi di sektor-sektor produktif dapat memperoleh kemudahan sekaligus daya saing," ujar dia.