Sukses

Pelabuhan Multifungsi Labuan Bajo Ditargetkan Kelar pada Juni 2020

Ia menyebut, masih ada beberapa persoalan yang perlu dibereskan. Termasuk menyangkut pembebasan lahan terkait pembangunan pelabuhan multifungsi di Labuan Bajo.

Liputan6.com, Labuan Bajo - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan pelabuhan multifungsi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dilakukan lebih cepat dari target sebelumnya. Proyek ini akan dikerjakan selama enam bulan.

"Kita akan selesaikan dalam waktu enam bulan dari awalnya 12 bulan. Pak Presiden minta dipercepat enam bulan kita akan laksanakan," terang Menhub di Bandara Komodo, Selasa (21/1/2020).

Ia menyebut, masih ada beberapa persoalan yang perlu dibereskan. Termasuk menyangkut pembebasan lahan. "Nah tentu penyelesaian tanah kami minta Pak Gubernur untuk menyelesaikan," katanya.

Menhub Budi Karya Sumadi juga mengadakan pertemuan dengan calon pengelolaan Bandara Komodo di ruang Rapat Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertemuan digelar untuk berkoordinasi intensif dengan Gubernur NTT Victor Laiskodat dan calon atau investor Bandara Komodo.

Selain itu, juga dibahas terkait pembebasan lahan di sekitar bandara yang nantinya akan mengalami perluasan. Pemerintah harus membebaskan 18 dari 20 hektare lahan. "Saya bercerita ke Pak Gubernur paling tidak (dalam tempo) tiga bulan itu selesai," papar dia yang didampingi Gubernur NTT, Victor Laiskodat.

Secara teknis, Budi Karya menerangkan bandara itu akan dipanjangkan hingga 2.750 meter atau 2,7 kilometer. Ukuran seperti ini bisa untuk mendarat pesawat jenis Airbus A300.

"Bisa untuk landing Airbus A300 bisa untuk menjangkau Jepang dan China, dan Australia. Selain Asian Tenggara," kata Menhub.

Ia juga mengharapkan penyerahan pengelolaan Bandara Komodo ke pihak investor dilakukan pada Juni mendatang. Sehingga pada awal 2021, Bandara Komodo sudah menjadi Bandara internasional.

Ia menyebutkan, tanda tangan Mutual of Understanding atau nota kesepahaman akan dilakukan pada Februari mendatang.

Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan sebelumnya telah resmi menetapkan Konsorsium Cardig Aero Service (CAS) menjadi pemenang lelang Proyek Pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Dari hasil lelang, kami telah menetapkan Konsorsium CAS sebagai badan usaha pemenang proyek Pengembangan Bandar Udara Komodo – Labuan Bajo. Konsorsium CAS beranggotakan PT. Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd. (CAI) dan Changi Airports MENA Pte Ltd,” jelas Menhub Budi pada kegiatan Konferensi Pers bersama Menkeu Sri Mulyani terkait pengumuman pemenang lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui skema KPBU di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pemenang Lelang

Menhub mengatakan, terpilihnya Konsorsium CAS menjadi pemenang proyek telah melalui proses seleksi ketat dari tim ahli diantaranya : Prof Wihana, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung, Ketua YLKI Tulus Abadi, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman, Tommy Soetomo, Sesditjen Perhubungan Udara Nur Isnis, dan lain-lain.

“Pemenang lelang tentunya yang memiliki kompetensi yang baik dan berpengalaman dalam membangun dan mengelola Bandara. Sehingga diharapkan kinerja dan pelayanan di Bandara Labuan Bajo semakin meningkat,” tutur Menhub.

Menhub menjelaskan, Proyek pengembangan bandara dengan skema KPBU dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha untuk turut serta membangun dan memberikan pelayanan infrastruktur transportasi di Indonesia yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Labuan Bajo yang menjadi salah satu dari 5 “Bali Baru” yang tengah disiapkan Pemerintah menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Selain itu, KPBU menjadi suatu cara pembiayaan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan anggaran terhadap APBN, di tengah anggaran APBN yang terbatas, sementara di sisi lain kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat, mengingat konektivitas merupakan urat nadi dari Indonesia yang menghubungkan seluruh pulau-pulau di Indonesia dan dapat meningkatkan perekonomian dan daya saing bangsa.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.