Soal Sengketa Natuna, Hikmahanto: Sampai Akhir Zaman Masalah Ini Akan Muncul

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Hubungan Indonesia-China tengah memanas dalam beberapa hari terakhir ini. Hal tersebut dipicu masuknya kapal-kapal nelayan asal China ke Natuna dengan pengawalan kapal coast guard zona ekonomi eksklusif ZEE Natuna secara ilegal.

Adu klaim antara Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE, sementara China menjadikan sembilan garis putus-putus atau nine dash line sebagai patokan untuk menyatakan Natuna masuk dalam wilayahnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul, mungkinkah ada jalan tengah terkait adu klaim tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan dalam pandangannya tidak ada solusi terkait sengketa Natuna. Indonesia bahkan perlu selalu siap sedia, karena persoalan tersebut akan terus muncul.

"Solusinya tidak ada. Jadi, harus biasakan diri bahwa masalah seperti ini akan muncul sewaktu-waktu," kata dia, ketika dihubungi Merdeka.com, Senin (6/1).

"Sampai akhir zaman masalah Natuna ini (sengketa terkait Natuna) akan muncul," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepergok mencuri ikan di Perairan Natuna, Kepulauan Riau (yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), sebuah kapal milik nelayan China ditangkap pasukan TNI AL

2 dari 2 halaman

Saling Klaim

Hal yang menjadi dasar pernyataan tersebut, kata dia, karena kedua negara memiliki posisi dan dasar argumen berbeda serta saling tidak mengakui klaim. Indonesia tidak mengakui klaim China. Demikian pula sebaliknya.

"Iya kan China sama seperti kita, tidak akan mundur sejengkal pun dari klaim hak berdaulat yang menjorok ke Natuna Utara. Demikian juga kita. Nah kalau mau berunding kan enggak bisa karena masing-masing negara saling tidak mengakui," terang dia.

Yang perlu dilakukan Indonesia, kata dia, adalah tetap berpegang teguh pada posisinya saat ini, yakni menegaskan bahwa Natuna sebagai ZEE Indonesia.

"Yang penting pemerintah harus tegas menyatakan Natuna Utara adalah ZEE kita," katanya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu