Rencana Gerindra Gabung ke Pemerintah, Golkar: Sebaiknya Mereka Oposisi

Liputan6.com, Jakarta - Isyarat Partai Gerindra bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah kian terlihat. Salah satu sinyal yaitu saat kunjungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Jokowi.

Kendati Prabowo maupun Jokowi membantah adana pembahasan rencana Gerindra berkoalisi, namun sejumlah pihak, baik dari kubu Gerindra, maupun kubu Jokowi menganggap pertemuan itu sebagai bagian dari lobi politik jelang pelantikan presiden dan wakil presiden.

Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan demokrasi Indonesia bisa monolitik jika partai di luar koalisi pemerintah gabung setelah kalah di Pilpres. Bahkan, kata dia, bisa saja malah Gerindra justru menjadi musuh dalam selimut di koalisi Jokowi.

"Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ace kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).

Harusnya, kata Ace, bagi yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi. Bagi Ace, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.

"63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemeritahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini," katanya.

Dia menilai tidak etis jika Gerindra mengharapkan mendapat kursi menteri jika bergabung. Koalisi saja, kata Ace, sejak awal menyerahkan ke Jokowi soal posisi menteri untuk mereka.

"Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet," katanya.

Di kesempatan lain, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar panjang mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah. Menurutnya, setiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing.

"Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan pak Jokowi atau bertahan di tagar #KamiOposisi. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan,” kata dia.

Menurutnya, meski Gerindra nanti jadi bergabung di pemerintah, maka PKS akan tetap oposisi, atau berhadapan dengan seluruh pemerintah.

"Insyaallah PKS istiqomah. Bukan masalah jumlah, tapi masalah kesebangunan dengan aspirasi rakyat. Kian sesuai dan memperjuangkan aspirasi rakyat kian kuat kami oposisii,” ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: