Sukses

Caleg Terpilih PKS Ini Usul Ibu Kota Baru Dipindah ke Daerah Rawan Bencana

Sebab menurutnya, pemilihan Kalimantan Timur yang notabene provinsi aman bencana seolah meninggalkan rakyatnya di wilayah bencana, sedangkan mereka sendiri dapat dipastikan aman.

Liputan6.com, Jakarta - Suryadi Jaya Purnama, Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI terpilih asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai ibu kota baru harusnya ditempatkan di daerah bencana.

Sebab menurutnya, pemilihan Kalimantan Timur yang notabene provinsi aman bencana seolah meninggalkan rakyatnya di wilayah bencana, sedangkan mereka sendiri dapat dipastikan aman.

"Agar bagaimana supaya istana negara pun bisa dibangun di daerah bencana, jangan hanya Bapak Presiden memindahkan ibu kota ke lokasi yang aman, sementara para nelayan dibiarkan di daerah bencana," uajr Suryadi dalam diskusi politik yang dihelat Centre Strategic International Studies (CSIS) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Suryadi beralasan bila ibu kota ada di daerah bencana, maka pemerintah dapat bersama berjibaku melindungi rakyatnya agar sama-sama aman dari ancaman apa pun, termasuk bencana alam.

Namun begitu, pandangan berbedanya jangan diartikan sebelah mata. Dia menyarankan masukan yang ada bisa menjadi bahan pertimbangan lanjutan untuk kajian ibu kota baru yang lebih baik.

"Saya tidak masalah dengan perbedaan pendapat malah justru baik dengan adanya perdebatan itu, misal, saya sendiri usulkan bahwa ibu kota sebagai pusat pemerintahan dipindah saja ke NTB, di Lombok dan bukan di Kalimantan" jelas dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Absen Rapat Paripurna

Sebagai informasi, Suryadi mengklaim rendahnya sorotan untuk ibu kota baru dibuktikan dengan sepinya anggota DPR yang datang di Parlemen kemarin. Tercatat, 513 anggota DPR RI absen dalam rapat paripurna dua hari lalu.

"Karena kami melihat tidak semua anggota legislatif (saat ini) dari parpol pendukung leluasa untuk menyampaikan ide. Terlihat saat mereka mengutip pemerintah tidak menjiwai, sebab mungkin secara pribadi mereka tidak sepakat dengan usulan itu," Suryadi menyudahi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.