3 Fakta Terbaru Nyoman Dhamantra yang Kena OTT KPK

Status tersangka kini diberikan kepada anggota DPR RI Komisi VI I Nyoman Dhamantra (INY) atas kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019.

Selain Nyoman, KPK juga menjerat lima orang lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Mirawati Basri (MBS) selaku orang kepercayaan Nyoman, dan empat pihak swasta Elviyanto (ELV), Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), dan Zulfikar (ZFK).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan enam orang sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Nyoman diduga meminta fee sebesar Rp 3,6 miliar dan Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per kilogram dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh CSU alias Afung.

Afung merupakan pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) yang bergerak di bidang pertanian yang diduga memiliki kepentingan dalam mendapatkan kuota impor bawang putih dalam kasus ini.

"CSU dan DDW diduga bekerjasama untuk mengurus izin impor bawang putih untuk tahun 2019," ujar Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Agus mengatakan, Doddy sempat menyampaikan kepada Afung bahwa dirinya memiliki jalur lain untuk mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementrian Perdagangan.

"Dikarenakan proses pengurusan yang tidak kunjung selesai, DDW berusaha mencari kenalan yang bisa menghubungkannya dengan pihak-pihak yang dapat membantu pengurusan RIPH dan SPI tersebut," kata Agus.

Setelah itu, Doddy, Zulfikar, Mirawati, dan Nyoman melakukan serangkaian pertemuan dalam rangka pembahasan pengurusan perizinan impor bawang putih dan kesepakatan fee. Dari pertemuan-pertemuan tersebut muncul permintaan fee dari Nyoman melalui Mirawati.

PDIP pun bersuara. Melihat salah satu kadernya kini menjadi tersangka kasus suap, sanksi tegas pun diberikan.

"Kami akan memberikan sanksi pemecatan, tidak ada ampun,” ucap Hasto di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Kamis, 8 Agustus malam kemarin.

Hasto menegaskan, ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi untuk tidak mentoleransi segala tindak korupsi.

"Ibu Megawati Soekarnoputri menegaskan, bahwa demi tanggung jawab terhadap suara rakyat yang dipercayakan, PDI Perjuangan tidak mentolelir sedikit pun pelaku tindak pidana korupsi. Kalau itu dari kader partai, akan diberikan sanksi pemecatan," kata Hasto.

Dia memastikan bahwa pelaksanaan Kongres, khususnya soal pendanaan tidak dari pihak manapun. Karena, sudah membuat instruksi tertulis.

"Sudah membuat instruksi tertulis, sudah mengadakan konferensi pers sehingga siapapun yang melanggar instruksi dari partai akan diberikan sanksi pemecatan. Tidak pandang bulu. Sanksi pemecatan seketika," jelas Hasto.