Demokrat Ingin Koalisi Dibubarkan, Golkar: Masyarakat Anggap Pilpres Sudah Selesai

Partai Golkar Berhentikan Erwin Aksa — Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memberi keterangan pers terkait pemberhentian dan pengisian jabatan di Jakarta, Selasa (19/3). Erwin Aksa diberhentikan dari Ketua Bidang Koperasi dan UKM DPP Partai Golkar. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menyarankan agar koalisi partai politik di kubu Jokowi maupun Prabowo dibubarkan, dengan alasan untuk menciptakan kestabilan politik.

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, mengatakan tidak perlu sampai membubarkan koalisi, termasuk Koalisi Indonesia Kerja.

"Saya kira tidak perlu dibubarkan ya. Tujuan koalisi ini yang paling utama adalah mengawal dan mendukung Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf agar efektif dalam mencapai target-target Nawacita jilid kedua. Koalisi ini memiliki kewajiban untuk memastikan agar janji-janji kampanye Jokowi-Kiai Ma’ruf dapat terwujud melalui dukungannya di parlemen," kata Ace saat dikonfirmasi, Senin (10/6/2019).

Dia menuturkan, saat era kepemimpinan kedua Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Boediono, koalisi yang dibangun juga tak dibubarkan.

"Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Budiono juga, Koalisi pendukung Presiden SBY tidak dibubarkan, bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu, plus Partai Golkar waktu itu," jelas Ace.

Jika, masih kata dia, alasannya agar masyarakat tak berkubu lagi, menurutnya tak relevan dengan koalisi. Menurutnya, semua tergantung dari para elite politiknya.

"Sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai kok dengan Pilpres. Masyarakat sudah menerima siapapun yang menang menjadi Presiden terpilih dalam pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitenya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil Pilpres dan tidak siap kalah," dia memungkasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Saat menyampaikan pidato kemenangnnya, Joko Widodo menyampaikan keinginannya untuk terus bersahabat dengan Prabowo Subianto.

2 dari 2 halaman

Usulan Demokrat

Fraksi partai Golkar DPR RI — Sekretaris FPG Adies Kadir didampingi Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Sadzily memberikan keterangan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Fraksi Partai Golkar DPR menolak pembentukan pansus Pemilu 2019 seperti yang diusulkan fraksi PKS, PAN dan Gerindra. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).