Sukses

Ketua DPR Minta Dua Instansi Pemerintahan Ini Segera Tangani UNBK

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar segera bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), terkait adanya hambatan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. 

Bambang mengaku prihatin dengan UNBK tahun ini yang belum sepenuhnya diikuti seluruh siswa. Sebanyak 39 persen peserta ujian masih berbasis kertas. UNBK belum bisa menyeluruh karena masih ada sejumlah daerah yang belum terjangkau jaringan internet.

Di Pulau Jawa sekali pun belum semua sekolah bisa mengikuti UNBK karena masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Contohnya di Kabupaten Garut. Itu karena masih ada wilayah yang belum terjangkau jaringan internet, hanya 48 persen siswa di Garut yang bisa mengikuti UNBK.

Ketua DPR berharap pemerintah bisa memberikan respons yang cepat agar masalah ini tidak terulang pada tahun mendatang. Harus ada keberanian untuk menetapkan target semua peserta ujian bisa mengikuti UNBK.

Untuk target itu, sinergi antara Kemdikbud dan Kominfo menjadi sangat penting. Minimal, Kemdikbud memberikan data dan informasi tentang daerah atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot). Informasi dari Kemdikbud itu hendaknya segera ditindaklanjuti Kominfo.

Hambatan pelaksanaan UNBK tentu layak dikaitkan dengan progres proyek Palapa Ring barat, tengah dan timur. Publik telah diberi pemahaman bahwa proyek Palapa Ring akan mewujudkan Indonesia Merdeka Sinyal.

Hal tersebut karena proyek Palapa Ring menyediakan kabel fiber optik yang memungkinkan penyediaan akses internet berdaya jangkau Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur.

Oleh karena itu, Ketua DPR berharap pemerintah bisa segera merampungkan proyek Palapa Ring dengan semua aspek pendukungnya, agar pada tahun mendatang tidak ada lagi faktor yang menghambat UNBK di seluruh wilayah tanah air. 

 

 

(*)

Loading
Artikel Selanjutnya
HEADLINE: Revisi KUHP Siap Disahkan, Pasal Karet Jadikan Pemerintah Antikritik?
Artikel Selanjutnya
DPR Kaget Imam Nahrawi Jadi Tersangka Suap Dana Hibah KONI