KPU: Sosialisasi Pemilu Boleh di Mana Saja, Termasuk Tempat Ibadah

Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan kotak suara Pemilu 2019. (Liputan6.com/Raden Trimutia Hatta)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, rumah atau tempat ibadah boleh dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan sosialiasi terkait pemilu, namun bukan untuk kampanye. Karena, sudah ada lokasi yang ditentukan oleh KPU untuk melakukan kampanye.

"Kalau sosialisasi boleh di mana saja yang diatur di tempat-tempat tertentu itu tidak boleh itu kampanye. Dan harus bedakan kampanye dan sosialisasi," kata Arief di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Ia pun menjelaskan, kampanye itu dilakukan oleh peserta pemilu seperti partai politik, anggota DPD, pasangan capres-cawapres atau peserta pemilu lainnya untuk mengajak memilih dirinya. "Tapi kalau sosialisasi itu dilakukan KPU pada siapa pun supaya paham dan tahu tentang pemilu," ujarnya.

Arief menegaskan, antara kampanye dengan sosialisasi sangatlah berbeda. Jika memang ingin melakukan kampanye untuk memilih dirinya, maka bisa dilakukan di tempat tertentu saja.

"Kalau kegiatan itu masuk dalam kategori sosialisasi sudah ada penjelasannya apa itu sosialisasi. Sosialisasi itu bentuknya bisa permainan bentuknya khotbah, bentuknya nyanyi, bentuknya main drama, apa saja boleh aja," tegasnya.

"Saya sudah bilang kalau sosialisasi itu dimana aja boleh, kalau kampanye ada tempat-tempat yang tidak boleh. Ada kegiatan yang disebut kampanye ada yang disebut sosialisasi. Kalau kampanye itu dilakukan oleh peserta pemilu, tempatnya di atur tidak boleh di lembaga pemerintah tidak boleh di tempat ibadah. Kalau sosialisasi dilakukan KPU bisa di mana saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tak mempersalahkan terkait penggunaan masjid dan rumah ibadah sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi pemilu. Namun, bukan untuk tempat berkampanye.

"Rumah ibadah bisa digunakan sebatas bukan untuk kampanye, tapi untuk mengedukasi masyarakat agar kesadarannya tumbuh dalam menggunakan hak pilihnya," kata Lukman.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

KPU mencatat masih banyak calon anggota legislatif (Caleg) yang enggan membuka indentitas pribadinya ke publik. Saat ini masih ada sekitar 2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya.