Regulasi Perparkiran Jakarta di Masa Ali Sadikin Dinilai Lebih Baik

Liputan6.com, Jakarta - Regulasi perpakiran di DKI Jakarta menjadi poin penting dalam kasus pengeroyokan oleh juru parkir di Ciracas, Jakarta Timur. Aksi yang terjadi pekan lalu itu dinilai Koalisi Masyarakat Sipil adalah ketidaktegasan Pemda DKI dalam menertibkan juru parkir liar atau ilegal.

"Itu kan soal perpakiran. Di pemerintahan sebelumnya, kan, sudah coba menertibkan praktik perpakiran ilegal, (karena) di sana terdapat semacam penyalahgunaan area publik yang seharusnya diperuntukkan secara resmi. Itu pemasukannya untuk negara," kata Ketua Amnesty Internasional Usman Hamid selaku perwakilan koalisi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Karenanya, dalam kasus di Ciracas, Koalisi mendesak Pemda DKI, khususnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan, membenahi area perparkiran publik agar tidak ada praktik ilegal terjadi.

"Ini untuk mencegah kemungkinan yang tidak kita inginkan," jelas Usman Hamid.

Solusinya, Koalisi berharap Pemda DKI bisa mempekerjakan mereka secara formal, jika belum bisa menggunakan sistem otomatis, seperti parkir meter di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Jadi dengan kasih mereka seragam, pendataan, dan identifikasi data diri seperti di masa Bang Ali Sadikin jauh lebih baik. Dan pada masa Pak Ahok juga saya kira sudah mulai ditertibkan, tapi di masa saat ini mungkin masih dalam proses, sehingga belum kelihatan baik," ujar Usman.

Dia juga melihat, ada unsur psikologis Polri dalam mengungkap pelaku pembakaran Mapolsek Ciracas dan penyerangan rumah warga di Cibubur. Diduga, kedua aksi anarkistis tersebut dilakukan oleh personel militer.

"Kita tahu kepolisian memiliki kendala struktural dan psikologis. Untuk memanggil anggota TNI itu rasanya gimana ya, karena dianggap dulu mereka adalah kakak tertua dalam praktik 30 tahun lebih di masa Orde Baru," kata Usman.

Saksikan video pilihan di bawah ini: