Mahfud MD Minta Jokowi Cabut Perpres soal Gaji BPIP

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD meminta Presiden Jokowi mencabut Perpres tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.

Permintaan itu ia ajukan saat bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Rabu (30/5/2018). Masalah gaji BPIP menjadi polemik di publik belakangan ini karena dianggap terlalu besar.

"Karena tidak boleh kok orang digaji tanpa hak. Ini lembaga penegak Pancasila kok mau serakah ambil gaji yang bukan haknya," ucap Mahfud di Kantor BPIP, Kamis (31/5/2018).

Terkait dengan pendapatan yang diterima selama di BPIP, Mahfud mengungkapkan bahwa pendapatannya tidak sebesar anggota DPR, kepala lembaga negara, dan para Menteri.

"Gajinya itu cuma Rp 5 juta, itu mencakup uang operasional Rp 13 juta, untuk tunjangan kesehatan dan macam-macam jumlahnya akhirnya sampai ke situ, tapi masyarakat tetap ribut," tandas Mahfud.