Sukses

Hidayat Nur Wahid Peringatkan Dua Hal yang Mengancam NKRI

Liputan6.com, Bandung Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI melanjutkan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat. Kali ini kegiatan sosialisasi dilakukan bersama Yayasan Persada Indonesia di hadapan para pemuda-pemudi Bandung, anggota berbagai ormas di Jawa Barat, dan anggota Yayasan Persada Indonesia.

Kepada ratusan hadirin yang datang, Hidayat mengingatkan bahwa setidaknya terdapat dua hal yang mengancam kesatuan Negara Republik Indonesia. Pertama, komunisme. Poin penting yang sering terlupakan oleh masyarakat.

“Gerakan komunis masih kuat hingga sekarang, bahkan PKI minta TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 yang melarang adanya PKI dicabut. Tentu kami menolak ini,” ujar Wakil Ketua Majelis Syura PKS tersebut, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Hotel Prime Park Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/2/2018).

Hal kedua yang juga tak kalah mengancam, imbuh Hidayat, ialah separatisme. Menurutnya, banyak ditemukan bendera Israel di Papua. Selain itu, ia juga pernah mendapati ada gerakan separatis yang meminta dukungan kepada parlemen Afrika Selatan.Hidayat Nur Wahid Melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/12/2018)Satu hal yang dapat mencegah kedua ancaman tersebut menjadi kenyataan adalah kekuatan ideologi Indonesia. Hidayat mengatakan, Indonesia selama ini dapat terus bersatu karena kekuatan ideologi.

“Ideologi Indonesia sangat kuat, sehingga tidak terjadi perpecahan meski ada gerakan reformasi dan founding fathersnya sudah meninggal. Berbeda nasibnya dengan Yugoslavia dan Uni Soviet,” ucapnya.

Lebih lanjut, Indonesia tetap bisa bersatu meski terdiri dari 2.500 suku bangsa dan mempunyai budaya yang sangat beraneka ragam, karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara.

Walaupun begitu, tetap dibutuhkan keikutsertaan dari anak bangsa. Hidayat pun mengharapkan peran serta dari seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan dan menjaga kesatuan NKRI.

“Di era reformasi, masyarakat punya kedaulatan penuh. Masyarakat bisa melakukan perubahan,” kata dia.

 

 

(*)