Sukses

Munas Golkar Dianggap Penuh Manipulasi

Pendukung Ical dinilai melakukan berbagai cara untuk memenangkan Ical menjadi Ketua Umum Golkar periode 2014-2019.

Liputan6.com, Nusa Dua - Ketua DPP Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menilai kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke IX di Nusa Dua Bali, 30 November hingga 3 Desember 2014, tidak berlangsung fair dan demokratis menjadi kenyataan.

Para pendukung Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical, menurutnya, melakukan berbagai cara untuk memenangkan Ical menjadi Ketua Umum Golkar periode 2014-2019.

"Di antaranya adalah pertama kelompok yang tidak mendukung ARB sebagai calon ketum Golkar periode mendatang diakali oleh panitia penyelenggara Munas. Mereka tidak memperoleh materi Munas seperti jadwal acara, tata tertib, draf sidang komisi hingga pembukaan dimulai kemari malam," kata Mekeng melalui pesan tertulisnya di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014).

Akibatnya, mereka yang tidak mendukung Ical kebingungan dan sulit merumuskan langkah-langkah dalam dinamika Munas. Sementara, pihak yang mendukung Ical sudah mendapatkannya.

"Kedua, ini yang lebih penting, pendukung ARB berupaya menjegal pencalonan Airlangga Hartarto sebagai ketum Golkar dengan melanggar Anggaran AD/ART yang merupakan konstitusi partai," ujar dia.

Mekeng berpandangan, penjegalan ini akan dilakukan dengan cara membuat pemilihan ketum tidak melalui mekanisme pemungutan suara atau voting, melainkan klaim sepihak bahwa Ical dipilih secara aklamasi melalui surat dukungan dari pemilik suara.

"Dalam AD/ART Golkar, syarat untuk mencalonkan diri menjadi ketum partai adalah memperoleh surat dukungan minimal 30 persen (169) dari pemilik suara. Setelah itu dilakukan pemilihan tertutup, bukan terbuka, untuk memperebutkan 563 suara," beber dia.

Mekeng menjelaskan, para pendukung Ical melanggar AD/ART dengan memperlakukan surat dukungan sebagai surat suara. Jadi, yang diperkirakan akan mendapat surat dukungan lebih 50 persen plus 1 (283) akan ditetapkan sebagai ketum baru secara aklamasi, tanpa melalui pemilihan tertutup.

"Dengan demikian, Airlangga Hartarto yang sudah mengantongi 254 surat dukungan dijegal menuju kursi ketum Golkar," sebut Mekeng.

Cara penjegalan lainnya menurut Mekeng adalah, mengubah mekanisme pemungutan surat tertutup, menjadi terbuka dengan cara ini, pemilik suara terbanyak.

"Yakni Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II  (DPD II) Golkar (519 suara) akan takut dipecat kalau memilih Airlangga Hartarto. Lain halnya kalau pemungutan suara tertutup, DPD II dapat menyalurkan aspirasinya dengan bebas, tanpa takut dipecat," kata Mekeng.

"Munas Golkar kali ini keterlaluan, penuh dengan manipulasi untuk memenangkan ARB. Munas ini juga tidak fair dan demokratis," sambung Mekeng.

Mekeng khawatir berbagai manipulasi ini akan memperbesar pertikaian yang kini terjadi pada Golkar, yang akhirnya membuat Golkar terpuruk makin dalam.

Ical Tak Ambil Pusing

Calon Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengaku tak ambil pusing soal adanya rekaman suara diduga Ketua Stering Commite Munas ke IX Partai Golkar, Nurdin Halid, yang mengarahkan DPP I agar mendukung kemenangan dirinya.

"Yang lain-lain juga mengarahkan DPD I dan II, apakah itu salah? Iya apakah itu salah?," kata Ical di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin 1 Desember malam.

Ical berujar, arahan untuk mendukung dirinya kembali memimpin partai berlambang pohon beringin itu bukan suatu ancaman kelangsungan organisasi. Terlebih, menurut dia, DPD I dan DPD II Golkar ingin membawa kemajuan. (Mvi/Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.