Gubernur Bali: Rapat Pindah-pindah Hotel Kayak Rombongan Sirkus

Liputan6.com, Denpasar - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyambut positif larangan menggelar rapat di hotel. Sebab, larangan itu secara otomatis akan berdampak positif bagi keuangan pemerintah, karena akan mengurangi pengeluaran pemerintah.

"Saya sangat setuju terhadap hal itu. Dan itu tidak berpengaruh terhadap hotel-hotel yang sering ditempati rapat," kata Pastika di kantornya, Denpasar, Bali, Rabu (12/11/2014).

Menurut Pastika, menggelar rapat di hotel dan berpindah-pindah tak ada bedanya dengan pertunjukan sirkus. "Untuk apa begitu? (berpindah-pindah hotel). Seperti rombongan sirkus saja," kata dia.

Tak hanya soal rapat di hotel, Pastika juga setuju agar promosi pariwisata Bali ditiadakan. Hal itu hanya membuang-buang waktu dan uang saja. Dia lebih menginginkan jajarannya terjun langsung ke masyarakat. Sebab, di Bali masih banyak masyarakat yang relatif hidup miskin.

"Masih banyak yang belum bisa makan di Bali. Anda (media) juga tahu itu," kata Pastika.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebelumnya mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah agar efisien dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efisiensi anggaran tersebut ditekankan terhadap penghentian pengadaan mobil mewah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Tjahjo, banyak daerah tak efisien dalam penggunaan anggaran negara, salah satunya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan Menteri Keuangan.

Tjahjo juga mendesak agar Kepala Daerah menghentikan pemborosan, dan birokrasi yang ruwet. Sebagai contoh dalam anggaran rapat. "Kalau bisa di gedung atau di kantor, ngapain rapat di hotel. Jadi ini harus diatur detail sesuai arahan presiden tentang pemerataan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan efisiensi anggaran, pangkas perizinan dan membebaskan nelayan kecil dari retribusi," tandas Tjahjo.