Pejabat DKI Bermasalah, Ahok: Aku akan Copot Usai Pilpres

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana melakukan perombakan pejabat eselon II Pemprov DKI usai Pilpres 9 Juli mendatang. Dia memastikan, sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI akan dimutasi.

"Aku akan copot begitu usai pilpres. Kalau Pak Jokowi kalah aku akan diam aja, karena dia bakal balik. Tapi kalau dia menang kan nggak akan balik lagi," ujarnya di Balaikota Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Sesuai Pasal 132 A dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 disebutkan pelaksana tugas kepala daerah yang ingin memutasi pegawai dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Untuk itu, pria yang karib disapa Ahok itu segera mengirim surat permohonan mutasi pegawai kepada Mendagri.

"Aku akan kirim surat ke Mendagri. Saya nggak mau tunggu sampai KPU mutusin. Saya mau usulkan mau ganti pejabat eselon II," jelasnya.

Ahok mengatakan, para pejabat eselon II yang akan digantinya sudah dapat diperkirakan saat ini dengan melihat kinerja mereka. Seperti Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti yang dinilai bekerja sangat lamban sehingga menghambat pembangunan infrastruktur di Ibukota dan adanya pencatatan aset DKI yang bermasalah sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudy Siahaan juga berpotensi dimutasi menyusul temuan BPK mengenai adanya dana senilai Rp 2,24 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di dinasnya serta pengerjaan infrastruktur jalan yang dinilai lamban.

Begitu juga Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Yonathan Pasodung, apabila tidak bisa membereskan sistem debet di Bank DKI untuk penghuni rusun juga akan dicopot.

"Lihat saja ini, kalau dia nggak berubah, udah bisa kita tebak sekarang. Mungkin yang perumahan masih bisa diselamatkan kalau dia bisa debet bank," jelasnya.