Banyak Warga Jakarta Belum Terdaftar Sebagai Pemilih

Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta akan mengeluarkan daftar pemilih tetap peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2007, Senin (25/6) besok. Namun, sejumlah warga Ibu Kota mengaku nama mereka tak terdaftar sebagai pemilih. Padahal, mereka mengantongi kartu tanda penduduk atau KTP DKI Jakarta.

Keadaan itu bisa dilihat di Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Tanggal pendaftaran peserta pilkada telah lewat, tapi ada sedikitnya 800 warga Rawabadak Selatan tak masuk dalam daftar pemilih tetap. Padahal saat Pemilihan Umum 2004, mereka terdaftar sebagai pemilih. Warga pun menilai Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengabaikan hak-hak mereka. "Kami minta kepada KPUD agar pendaftaran diperpanjang," kata seorang warga, berharap.

Walau demikian, pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Rawabadak Selatan justru menyalahkan sikap masyarakat. Mereka dianggap tidak proaktif mendaftarkan diri sebagai pemilih pilkada. Adapun sejumlah ketua rukun tetangga dan tokoh masyarakat sempat mempertanyakan hak mereka yang hilang. Hanya saja, harapan agar nama warganya didaftar sesuai RT masing-masing tak mendapatkan solusi.

Warga DKI yang memiliki KTP resmi, tapi tak terdaftar sebagai pemilih memang harus dicarikan jalan keluar. Dan tak ada salahnya bila pihak KPU Jakarta memperpanjang waktu pendaftaran bagi pemilih.

Selama sepekan terakhir, Kantor KPU DKI di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, selalu didatangi massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka berunjuk rasa menuntut diperpanjangnya waktu pendaftaran. Mereka yang mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Adang Daradjatun-Dani Anwar itu menilai proses pendaftaran tak adil. Alasannya, banyak orang yang belum terdaftar [baca: Dua Puluh Persen Warga Jakarta Belum Terdaftar].

Sebaliknya, pihak Fauzi Bowo menilai tak ada masalah dengan proses pendaftaran pemilih, Menurut Fauzi yang juga cagub, jumlah dan jadwal pendaftaran adalah urusan KPU, bukan dirinya.

Dan sepertinya, Panitia Pengawas Pilkada DKI Jakarta harus mengawasi KPU sejak sekarang. Ini supaya silang sengketa soal pendaftaran pemilih tak menimbulkan keributan di akhir pilkada nanti.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)