Jepang Akan Samakan Status Covid-19 dengan Flu Biasa Mulai 8 Mei 2023, Apa Efeknya pada Aturan Masker dan Tes PCR?

Dikutip dari AFP, Kishida mengatakan dalam rapat pemerintah yang disiarkan di televisi, "Terkait penggunaan masker, baik dalam ruang maupun luar ruang, keputusan akan diserahkan kepada individu masing-masing."

"Kami akan mengambil langkah lebih maju menghadapi 'hidup bersama corona' dan membuat kemajuan yang mantap untuk kembali ke kondisi normal di rumah-rumah, sekolah-sekolah, tempat-tempat kerja, lingkungan, dan seluruh aspek kehidupan," sambungnya.

Masyarakat Jepang saat ini masih menggunakan masker di berbagai tempat dan umum dipakai di luar ruangan, meski pemerintah telah mengatakan bahwa itu tidak diperlukan bila berada di luar ruang yang sepi. Kebiasaan menggunakan masker di Jepang sudah ada sejak sebelum pandemi, biasanya dipakai ketika mereka sedang flu atau demam atau untuk menangkal penyakit di musim dingin.

Jajak pendapat oleh media besar menunjukkan bahwa kebanyakan orang akan terus memakai masker untuk tujuan kesehatan masyarakat, bahkan jika pemerintah mencabut permintaannya. Sementara, Yamaguchi mengatakan bahwa Kishida berniat untuk merevisi aturan tentang penggunaan masker, tetapi keputusan akhir tentang masalah tersebut baru akan dibuat sekitar 8 Mei 2023.

Tanggal 8 Mei yang dijadwalkan adalah hari kerja pertama setelah akhir liburan Golden Week Jepang tahun ini. Itu sekitar 10 hari sebelum Jepang menjadi tuan rumah KTT G7 di Hiroshima selama tiga hari hingga 21 Mei 2023.

Sumber pemerintah mengatakan penetapan tanggal tersebut oleh Kishida diambil untuk menghindari kesulitan di rumah sakit jika jumlah kasus COVID-19 melonjak lagi selama musim libura. Sementara, mereka beroperasi dengan jumlah staf yang lebih sedikit dari biasanya.

Jepang tertinggal dari negara-negara maju lainnya perihal pelonggaran pembatasan Covid-19 yang dilatari kekhawatiran yang berkepanjangan tentang melonjaknya infeksi. Saat Covid-19 resmi dinyatakan Kelas 5, aturan karantina selama tujuh hari bagi mereka yang terinfeksi Covid-19 dan lima hari untuk mereka yang kontak erat dengan pasien tidak akan berlaku.

Bila rencana itu dijalankan, pasien Covid-19 akan menerima perawatan medis di rumah sakit biasa, alih-alih di fasilitas khusus. Pemerintah juga akan berhenti menanggung biaya pengobatan dan perawatan mereka yang terinfeksi.

Menurut sumber, pada bulan Maret, administrasi Kishida akan memutuskan berapa banyak dana yang akan disediakan pemerintah untuk pengobatan pasien COVID-19 dan berapa lama dana tersebut akan berlanjut. Pernyataan keadaan darurat atau kuasi-keadaan darurat, sementara itu, tidak akan diberlakukan, bahkan jika jumlah infeksi melonjak lagi di masa mendatang.

Selain itu, pemerintah Jepang juga berencana menghapus sejumlah pembatasan terkait Covid-19 di penyelenggaraan acara. Sumber pemerintah mengatakan pada Kamis, 26 Januari 2023, bahwa perubahan itu memungkinkan para penonton untuk berteriak dan bersorak meski tempat acara terisi penuh.

Saat ini, berbicara dengan suara keras diperbolehkan di acara berskala besar, seperti pertandingan olahraga profesional atau konser, hanya jika kehadirannya berada dalam batas atas 50 persen dari kapasitas tempat. Ketika negara melihat tren penurunan dalam kasus virus corona baru, pemerintah bermaksud untuk mencabut pembatasan yang diberlakukan selama pandemi selama tiga tahun.

Namun, peserta akan diminta untuk terus memakai masker di bawah keputusan yang diharapkan Jumat oleh satuan tugas pemerintah. Jepang saat ini berada di tengah gelombang infeksi kedelapan. Namun, pemerintah optimistis untuk menurunkan status hukum COVID-19 karena program vaksinasi, antara lain, telah membuat penyakit ini tidak terlalu mematikan di tengah meningkatnya seruan untuk meremajakan ekonomi yang terpukul keras oleh pandemi.