2 Hal yang akan Terjadi Jika RUU PKS Disahkan Jadi Undang-Undang

Liputan6.com, Jakarta - Desakan agar pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Undang-Undang terus bergulir. Hal tersebut disuarakan Yulianti Muthmainah, Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta.

Yanti mengatakan ada dua hal yang kemungkinan terjadi jika RUU PKS disahkan menjadi Undang-Undang. Pertama, perempuan yang berani melaporkan kasus terhadap kekerasan seksual yang dialaminya tentu akan meningkat.

"Karena ada perlindungan hukum dan itu perlu kita apresiasi, sebagai mana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU tentang trafficking," ujar Yanti dalam 'Jurnalis Workshop: Indonesia Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Pengesahan RUU PKS untuk Melindungi Warga Negara Indonesia dari Kekerasan Seksual' yang diselenggarakan oleh The Body Shop Indonesia, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) ,dan IDN Times, Jumat (20/3/2021).

Kedua, ketika pelaporan terjadi, maka akan ada perlindungan bagi korban. Selama ini, kata Yanti, tidak ada perlindungan bagi korban.

"Korban pasti terseok-seok. Selama ini korban itu sangat minim dukungan. Kita tidak punya perlindungan sosial bagi korban kekerasan seksual, bahkan Visum et repertum yang seharusnya gratis berubah menjadi berbayar. Dalam kartu BPJS itu tdak berlaku dan minimnya perlindungan korban," ujar Yanti.

Oleh karena itu, Yanti mengatakan pentingnya pengesahan RUU PKS. Dalam pandangan Yanti, RUU tersebut poinnya ada dua.

"Pertama, masyarakat akan tahu bentuk-bentuk kekerasan seksual dan melindungi semua orang agar tidak menjadi korban dan pada saat yang sama tidak menjadi pelaku dalam keluarganya," ujarnya.

Kedua, sambung Yanti, perlindungan korban. Selama ini korban minim dukungan, korban selalu disalahkan, korban tidak mendapatkan hukuman yang adil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: