Disebut Layak Jadi Menteri Jokowi-JK, Bupati Kudus Nyatakan Siap

Liputan6.com, Jakarta - Nama Bupati Kudus musthofa dinilai layak menduduki Pos Kementerian Koperasi dan UKM. Bersamanya turut disebut 3 kepala daerah lain yang layak menduduki jabatan menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Mereka adalah Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Bogor Bima Arya, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Menanggapi hal ini, Musthofa mengaku siap mengisi kursi kabinet pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, jika memang dinilai layak. Karena baginya, jabatan sarana mengabdi bagi masyarakat untuk perubahan yang lebih baik.

"Sebagai warga negara, jika memang diberi tanggung jawab sebagai menteri, saya menganggapnya sebuah tugas yang harus diemban, sekaligus sebagai tantangan yang tidak mudah," kata musthofa di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

musthofa menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai apa yang telah dilakukan selama  menjadi bupati Kudus.

"Saya hanya bisa katakan apa yang saya kerjakan selama memimpin Kudus. Jika itu dianggap prestasi, biarlah dinilai oleh masyarakat. Yang pasti saya tidak gentar melaksanakan tanggung jawab sebagai abdi negara. Saya hanya berpegang pada prinsip bekerja untuk rakyat dan lakukan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat," ujar musthofa.

Musthofa memimpin Kabupaten Kudus untuk kedua kalinya. Meski APBD yang dikelola sangat kecil, dia mampu membangun usaha kecil dan menengah lewat sejumlah ide-ide perekonomian kreatif. Alhasil, sejumah investor tertarik turut berpartisipasi. Termasuk Bank Negara Indonesia (BNI) dan Djarum Foundation.

"Semua kita jalani dengan ikhlas dan bekerja. Orang-orang pun melihat bahwa itu baik dan hambatan APBD tidak menjadi kendala. Saya berusaha membesarkan (usaha) warga, mempersiapkan orang untuk siap menjadi pemimpin yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat. Dan itu semua bisa berjalan dengan komitmen dan kemauan bekerja," ujarnya.

Di Kudus, lanjut pria yang melaksanakan program Gebyar Pedagang Kakilima (PKL) itu, dirinya menata ribuan PKL. Hingga tahun ini, tercatat lebih dari 2.500 PKL yang sudah mendapat tempat layak dan bantuan fasilitas serta pengembangan usaha yang dilakukan.

"Selama ini, imej yang tercipta PKL selalu dianggap kumuh, merisaukan. Itu tidak benar. Tentu harus diberdayakan, perlu menjalin komunikasi dengan mereka, menjadikan PKL sebagai mitra dan membuat mereka juga menjadi lebih manusiawi," ucap dia.

Setelah sukses melakukan penataan, Musthofa pun menggagas 5 Januari sebagai Hari Gebyar PKL di Kudus.

"Kudus itu ibaratnya bagai surga bagi para PKL sekarang. Mereka itu tangguh dan mereka salah satu segmen penopang ekonomi kerakyatan. Yang bisa kita lakukan itu menyediakan fasilitas bagi mereka. Itu yang bisa dilakukan di sektor Koperasi dan UKM kita," jelas musthofa.