Agun Golkar: Pansus Pilpres Tak Mungkin Sekarang

Liputan6.com, Jakarta - Masa aktif DPR RI periode 2009-2014 hanya tinggal 1 bulan. Waktu yang sempit ini, kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar, membuat Pansus Kecurangan Pilpres sulit diwujudkan pada masa akhir DPR saat ini.

Menurut Agun, Pansus Kecurangan Pilpres kemungkinan bisa terwujud setelah anggota DPR periode 2014-2019 duduk di Senayan. Sebab, ujar politisi Golkar itu, masih ada problem politik pada Pilpres 2014 yang belum terselesaikan.

"Asumsi saya nggak mungkin pada masa sekarang. Rekomendasi mendatang sangat mungkin dilanjutkan," kata Agun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Terkait masalah Pilpres yang belum selesai, Agun mengatakan, "Ada kontradiktif antara putusan DKPP dan MK. Di DKPP ada yang dipidanakan dan diberhentikan tapi tak ada putusan di MK yang dikabulkan. Ini problem politik. Masalah ini nggak bisa dibiarkan karena kita mau bangun demokrasi lebih baik ke depan."

Pansus Kecurangan Pilpres ini, lanjut dia, merupakan proses konstitusi yang dijamin undang-undang. Bahkan, ia menyampaikan rekomendasi dari Pansus tersebut bisa berujung pemakzulan atau pelengseran presiden dan wakil presiden terpilih.

"Bahkan pemakzulan pun dijamin konstitusi. Bisa terjadi, ya sangat bisa. Seandainya aturan yang jadi dasarnya terpenuhi, publik tak boleh apriori. Kalau dapat pejabat atau presiden sekalipun yang lakukan pelanggaran, publik tahu ada mekanisme impeachment. Pansus itu tidak harus hari ini, periode datang masih memungkinkan," ucap Agun.

Komisi II hari ini akan menggelar rapat bersama dengan KPU dan Bawaslu. Agenda rapat terkait evaluasi Pilpres 2014. Rapat ini merupakan rapat yang tertunda pada 18 Juli lalu. Agun mengatakan, meski rapat hanya evaluasi bisa saja menjadi pembahasan yang berujung soal Pansus Kecurangan Pilpres. (Sss)