Paloh: Idealnya Kabinet Jokowi-JK 34 Kementerian

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai 34 kementerian yang saat ini menopang Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sudah cukup ideal. Terlebih, wilayah Indonesia sangat luas.

"Kalau menurut saya, 34 kementerian itu cukup. Itu sudah ideal," kata Paloh di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Dia menjelaskan, wilayah Indonesia yang sangat luas menjadi salah satu alasan kalau presiden butuh banyak pembantu untuk mengurus negara.

Perampingan kabinet dan kementerian dirasakan dia tidak perlu dipaksakan untuk dilaksanakan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kalau saja ada pengurangan, tetapi tidak perlu dipaksakan sekali. Kita bukan Singapura atau Malaysia, saya pikir kalau itu tidak ditambah saja sudah bagus," lanjut dia.

Paloh juga belum mau membicarakan nama-nama menteri yang akan masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Termasuk 4 nama yang dikabarkan sudah disiapkannya untuk langsung diserahkan ke Jokowi-JK.

"Nantilah. Nama itu terakhir, gampang, tinggal diatur saja," tandas Paloh.

Sebelumnya, anggota DPR Bambang Soesatyo mengatakan presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla memiliki perbedaan pandangan yang tajam dalam beberapa isu penting. Salah satunya terkait porsi menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan mendatang.

Jokowi, tutur dia, sejak awal mengatakan tidak ada politik transaksional yang dilakukan koalisinya. Itu artinya, posisi menteri cenderung lebih banyak diisi kalangan profesional. Atau, menteri harus melepas jabatan politik di parpol.

"Tapi, JK memiliki perbedaan pendapat. Menurut JK, menteri dari kalangan politisi tak boleh dihapus. Kabinet tak bisa lepas dari politik, dan karenanya patut menghargai suara parpol," kata Bambang melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Senin.

Belum lagi tentang opsi konstruksi kabinet yang akan berjalan selama pemerintahan keduanya. Bambang mengatakan, tim transisi pimpinan Rini Soemarno mengusulkan perampingan dari 34 kementerian menjadi hanya 27 kementerian. Implikasinya penghematan APBN sebesar Rp 3,8 triliun.

"Lagi-lagi JK menolak usulan itu. JK menilai perampingan dan penggabungan kementerian tidak otomatis bisa menghemat anggaran, karena pemerintah baru tidak mungkin menawarkan program pemutusan hubungan kerja bagi pegawai negeri sipil," lanjut politisi Partai Golkar itu. (Sss)