3.000 Polisi Kawal Distribusi Logistik Pilpres di Papua

Liputan6.com, Jayapura - Kepolisian Daerah Papua mengerahkan lebih dari 3.000 personelnya untuk mengawal distribusi logistik pilpres hingga ke lokasi tempat pemungutan suara yang tersebar di pelosok-pelosok kampung.

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, ribuan personel itu ditugaskan untuk menempel logistik yang didistribusikan. Dalam laporan yang diterima dari sejumlah Kapolres di kabupaten menyebutkan hampir seluruh kabupaten yang terletak di pesisir, logistiknya telah didistribusikan.

"Pendistribusian ke daerah pesisir kan lebih mudah, laporan yang saya terima, logistik itu sudah berada di KPUD kabupaten/kota. Sementara untuk kabupaten yang terletak di pegunungan, ada sebagian yang belum didistribusikan, misalnya saja Kabupaten Yahukimo dan Tolikara," ungkap Tito di Jayapura, Kamis (26/6/2014)

Anggota KPU Papua bidang logistik Zadrak Nawipa menuturkan, sejumlah kabupaten di antaranya Kabupaten Merauke, Jayapura, dan Keerom telah dalam pelipatan surat suara.

"Pendistribusian logistik Pilpres, langsung didistribusikan dari KPU Pusat, sehingga kami berharap untuk beberapa kabupaten yang rawan untuk pendistribusian logistik, di antarnya Kabupaten Yahukimo dan Tolikara agar logistik tersebut harus tiba di KPUD setempat paling lambat seminggu sebelum pencoblosan agar dapat didistribusikan tepat waktu," ungkapnya Zadrak,  saat dijumpai di kantornya.

Sementara itu, Kodam XVII/Cenderawasih siap membantu pendistribusian logistik ke sejumlah distrik yang harus ditembus dengan helikopter.

Panglima Kodam Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua mengakui pada saat pelaksaan Pileg 9 April lalu, koordinasi antara KPU pusat dengan TNI dalam penandatanganan MoU peminjaman helikopter terlambat dan mengakibatkan sejumlah kabupaten tak dapat dilayani oleh helikopter milik TNI.

"Untuk Pilpres semoga tak ada keterlambatan lagi. Kami siap, kapan pun heli dibutuhkan," ujarnya.

Pada pileg 9 April lalu, dua kabupaten yakni Yahukimo dan Nduga terpaksa menunda pencoblosannya karena puluhan distrik belum menerima logistik pemilu. Selain kesulitan transportasi udara ke wilayah, penerbangan ke sejumlah distrik itu juga terhalang cuaca buruk.