Jika Ada Kader Dipecat Ical, Sesepuh Golkar Siapkan Pembelaan

Liputan6.com, Jakarta Para sesepuh Partai Golkar yang tergabung dalam Keluarga Besar Eksponen Ormas Karya Kekaryaan (Tri Karya) menyatakan, tidak setuju dengan pemecatan kader yang dianggap membelot dan mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kalau soal pemecatannya, kita tidak setuju. Jangan ada sampai pemecatan," kata Ketua Musyawarah Keanggotaan Gotong Royong (MKGR) Partai Golkar Zainal Bintang, usai pertemuan tertutup Eksponen Tri Karya di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Jika seandainya Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sampai mengeluarkan keputusan pemecatan, maka para sesepuh ini siap turun tangan. "Kalau ada yang dipecat kita siapkan pembelaan," kata Zainal tanpa menjelaskan rinci seperti apa bentuk pembelaan itu.

Menjelang Pilpres 9 Juli mendatang, internal Golkar terpecah menjadi dua visi. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menyatakan dukungannya ke pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Di satu sisi, mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla (JK) digaet menjadi cawapres pendamping capres Joko Widodo alias Jokowi.

Belakangan, kader atau pengurus DPP Golkar yang menyatakan mendukung Jokowi-JK terancam dikenakan sanksi berat. Seperti yang diutarakan Ketua DPP Partai Golkar Mahyudin bahwa partainya akan menjatuhkan sanksi berupa pemecatan.

Menurut Mahyudin, semua kader dan pengurus Golkar harus tunduk kepada keputusan Ketua Umum Golkar Ical yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. "Dalam organisasi itu ada aturan dan semua harus tunduk," kata Mahyudin belum lama ini.

Sementara berdasarkan keputusan Rapimnas Golkar ke-VI beberapa hari lalu, Mahyudin menambahkan, partainya sudah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader dan pengurus turut mensukseskan pasangan Prabowo-Hatta yang dipilih dan didukung Ical sebagai mandataris Rapimnas.

Bagi kader yang tak mendukung akan diberikan sanksi sesuai derajat kesalahan yang dilakukan. "Kalau dia pengurus harus melepas atribut partai dan menanggalkan jabatan," ujar Mahyudin.