SDA Sebut Dukungan Prabowo Capres Belum Final?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nonaktif Suryadharma Ali (SDA) seolah meralat dukungan partainya kepada Prabowo Subianto sebagai capres 2014. Ia mengatakan, deklarasi yang dilakukan Jumat 18 April lalu bukan koalisi formal.

"PPP dengan Pak Prabowo belum berkoalisi secara formal,"  kata Suryadharma di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014) malam.

Jumat 18 April kemarin, Suryadharma menyatakan dukunganya kepada Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi capres dan berkoalisi dengan Gerindra. Dia bahkan memastikan tidak akan ada kader yang membangkang atas dukungan tersebut.

Kala itu, Suryadharma yang didampingi sejumlah fungsionaris PPP -- yang menjadi kubunya -- juga mengajak kader di seluruh tingkatan partainya mengemban amanah itu.

Namun, Suryadharma berdalih deklarasi dukungan itu hanya merupakan dukungan dari dirinya beserta fungsionaris PPP yang hadir saat itu, yakni 2 wakil ketua umum, sejumlah ketua, wasekjen dan wakil ketua majelis syariah.

"Waktu itu kan saya mengatakan saya sebagai ketua umum bersama 2 wakil ketua umum, sejumlah ketua, wasekjen dan wakil ketua majelis syariah mendukung dengan tulus dan ikhlas untuk menyatakan Pak Prabowo sebagai capres. Tapi dukungan formalnya belum, itu akan berdasarkan mekanisme yang ada," tandas Suryadharma.

Sementara konflik internal PPP disebut-sebut akibat Suryadharma mendatangi dan memberi dukungan kepada Prabowo sebagai capres, pada saat kampanye Pileg Gerindra di Gelora Bung Karno Senayan beberapa pekan lalu. Kunjungan Suryadharma dianggap melanggar aturan PPP.

Konflik di tubuh PPP semakin memanas ketika 26 Ketua DPW PPP berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Mereka membuat mosi tidak percaya terhadap SDA lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.

Mereka menuntut pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas manuver SDA. Namun, kubu SDA malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah pengurus partai, karena dianggap berusaha melakukan pemakzulan atau pelengseran terhadap ketum partai.

Melalui SK yang ditandatangani SDA dan Wasekjen Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014, DPP PPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.