Wakil Ketum PPP: Surat Pemecatan Saya Tak Punya Landasan Kuat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa mengaku kaget soal pemecatan dirinya oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Menurut dia, legalitas surat pemecatannya tidak memiliki landasan kuat.

"Saya dengar dari mass media, saya belum liat suratnya," kata Manoarfa kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Lebih aneh kata mantan menteri perumahan rakyat itu, surat pemecatannya tidak ditanda tangani Sekretaris Jenderal Romahurmuziy, melainkan oleh Wakil Sekjend Syaiful Tamliha. Padahal surat keluar masuk harus di ketahui sekjend.

"Saya terkejut, saya konfirmasi sekjend dia tidak mengerti alasan pemecatan saya itu. Jadi saya tidak mengerti sama sekali," ungkap Suharso.

Saat ditanya langkah apa yang akan diambil terkait pemecatan itu, Suharso menjawab, "saya tidak mengerti semua ini."

Sebelumnya dalam sebuah diskusi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (12/4/2014), Suharso mengungkapkan internal partainya menyesali aksi Suryadharma yang hadir dalam kampanye Partai Gerindra 23 Maret lalu di Senayan, Jakarta. Menurut Suharso, kehadiran Suryadharma telah membingungkan kelompok akar rumput PPP.

Tapi Suharso menduga, pemecatannya tidak terkait kehadiran Suryadharma itu, melainkan sikapnya yang tidak menyetujui pencalonan Suryadharma sebagai presiden dalam pilpres 9 Juli mendatang.

"Saya rasionalitas saja, kalau elektabilitasnya jauh di bawah partai. Meski saya akui sejak partai ini dipegang Pak Hamzah Haz turun, namun dari 2009 sampai 2014 ada kenaikan sekitar 7%. Nah, memang ada kenaikan sekitar 1,2% sampai 1,4%. Tapi kenapa (pemecatan) itu dibuat-buat," ujar Suharso.

Dia menyesali respon Suryadharma yang dinilai bergaya otoriter dalam menyikapi persoalan di internal partai.

Sebelumnya, 26 DPW PPP se-Indonesia telah memberikan rekomendasi ke pengurus DPP agar Suryadharma Ali mendapat sanksi atas perilaku politiknya tersebut.

Namun Suryadharma menolak rekomendasi dengan mengatakan, kehadirannya dalam kampanye Gerindra tidak melanggar.

"Tidak ada etika dan aturan yang saya langgar. Instruksi 1109 adalah untuk para caleg yang dilarang berkampanye dengan partai lain. Sementara saya adalah ketum dan tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif," ujarnya kepada Liputan6.com.