Kesehatan Mental Anak Jadi Perhatian Serius, Disdik Bandung Perkuat Peran Guru BK

Liputan6.com, Jakarta - Kesehatan mental anak penting untuk diperhatikan. Maka dari itu Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung memperkuat peran guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai garda terdepan untuk mendeteksi dan menangani persoalan kesehatan mental siswa sejak dini.

Menurut Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron dalam waktu dekat seluruh guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kota Bandung untuk mendapatkan penguatan kapasitas.

Selain itu, Disdik juga akan menggandeng Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dalam memberikan pelatihan dan pemetaan kompetensi guru BK agar lebih tajam membaca situasi psikologis siswa di sekolah masing-masing.

"Nanti para guru BK akan dibekali keilmuan oleh para psikolog, supaya bisa lebih fokus mendeteksi perubahan perilaku, pola pikir dan potensi risiko pada anak-anak. Usia SMP ini masa yang sangat rentan, tergantung bagaimana kita mengarahkan dan mengisi pola pikir mereka," ungkap Asep.

Selain penguatan guru BK, Disdik juga memiliki tenaga psikolog untuk melakukan asesmen terhadap siswa yang terindikasi mengalami persoalan kesehatan mental.

Asep menjelaskan hasil asesmen akan menjadi dasar penanganan lanjutan, mulai dari pendampingan intensif di sekolah hingga rujukan ke layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak.

"Kalau hasil asesmen masih memungkinkan anak tetap belajar di sekolah umum, maka guru BK akan mengawal secara khusus. Tapi jika kemampuan anak berada jauh di bawah rata-rata, tentu kami komunikasikan dengan orang tua dan mengoordinasikan kemungkinan rujukan ke sekolah berkebutuhan khusus seperti SLB," terang Asep.

Berdasarkan data Dapodik, ribuan peserta didik berkategori disabilitas di Kota Bandung yang menjadi perhatian khusus Disdik. Penanganan dilakukan tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta dengan skema akomodasi sesuai regulasi yang berlaku.

Mendatang, Ase menyebut kolaborasi dengan Dinkes juga akan diperkuat hingga tingkat kewilayahan melalui puskesmas. Anak-anak yang terindikasi mengalami persoalan kesehatan mental akan ditangani secara bertahap di sekolah lalu dirujuk ke layanan kesehatan jika diperlukan.

"Harapannya, sekolah bisa menjadi ruang aman bagi anak-anak. Bukan hanya tempat belajar akademik, tapi juga tempat bertumbuh secara mental dan emosional," sebut Asep.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyatakan, kasus meninggalnya seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa disederhanakan hanya dari sisi bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurutnya, persoalan yang dihadapi anak bersifat kompleks, melibatkan faktor psikologis, emosional, ekonomi hingga relasi sosial di lingkungan sekitarnya.

"Anak yang bersangkutan tercatat sebagai penerima PIP. Di sekolahnya ada 72 anak penerima PIP, termasuk almarhum. Untuk tahun 2025, PIP sudah cair pada November dan digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti seragam, sepatu, buku dan alat tulis. Tapi kami tidak ingin menjelaskan persoalan ini hanya dari sisi PIP," kata Fajar di SMPN 70 Bandung, Jumat 6 Februari 2026.

Fajar mengatakan tekanan psikologis pada anak sering kali muncul dari kombinasi berbagai faktor yang saling bersangkutan.

Pada usia sekitar 10 tahun, anak belum sepenuhnya memahami makna kematian atau bunuh diri, sehingga tindakan yang dilakukan kerap lahir dari cara berpikir yang belum matang dalam menyikapi masalah.

"Anak usia 10 tahun belum memahami sepenuhnya arti bunuh diri. Bisa jadi ia berpikir dengan cara itu masalahnya akan selesai. Ini menunjukkan pentingnya pendampingan psikologis dan kehadiran orang dewasa yang peka terhadap kondisi emosional anak," ujar Fajar.

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Kemendikdasmen memperkuat kebijakan perlindungan kesehatan mental anak di lingkungan sekolah.

Salah satunya melalui penguatan kembali peran guru Bimbingan Konseling (BK), regulasi fungsi BK, serta pengaktifan guru wali sebagai pihak pertama yang mendeteksi adanya persoalan psikologis pada siswa.

"Guru adalah pihak terdekat dengan anak di sekolah. Melalui guru wali dan penguatan BK, kita ingin deteksi dini berjalan lebih cepat. Kebijakan ini sudah mulai diperkuat sejak 2025," jelas Fajar.

Sedangkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, persoalan kesehatan mental anak juga menjadi tantangan serius di Kota Bandung.

Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan tahun 2025, sekitar 10.000 siswa SD, SMP, dan SMA di Bandung teridentifikasi mengalami masalah kesehatan mental.

"Pemkot Bandung sudah menyiapkan program respons. Di tingkat kewilayahan telah disiapkan tenaga psikolog, unit layanan daerah serta aplikasi Lentera untuk membantu penanganan anak berkebutuhan khusus," ujar Farhan.

Mendatang, Pemkot Bandung akan memperkuat pembinaan guru BK dengan melibatkan tenaga psikolog dan klinisi agar lebih siap menangani persoalan di sekolah.

Oleh karena itu, Farhan mengatakan, kolaborasi lintas sektor akan diperluas dengan puskesmas, Dinas Pendidikan, DP3A, serta Dinas Sosial untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif.

"Kesehatan mental anak adalah tanggung jawab kita bersama, sekolah tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri, harus ada dukungan keluarga, layanan kesehatan dan pemerintah. Pemkot Bandung akan memastikan layanan psikologi di kewilayahan benar-benar bisa diakses oleh anak-anak dan orang tua yang membutuhkan," tukas Farhan.