Fitofarmaka Berbasis Sains Diakui BPOM, Mengapa Belum Masuk JKN?

Liputan6.com, Jakarta - Pengakuan terhadap Fitofarmaka sebagai obat berbasis sains di Indonesia kian menguat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa Fitofarmaka merupakan kategori tertinggi dalam Obat Modern Asli Indonesia (OMAI). Status ini mensyaratkan pembuktian khasiat melalui uji klinis, jaminan keamanan, serta pemenuhan standar mutu yang ketat, setara dengan obat modern.

Namun, di balik pengakuan tersebut, muncul pertanyaan besar, mengapa fitofarmaka yang telah lolos uji ilmiah dan mengantongi izin edar BPOM masih belum masuk dalam Formularium Nasional (Fornas) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, menilai pemanfaatan fitofarmaka di layanan kesehatan masih belum optimal, meski riset dan pengembangannya telah berjalan cukup panjang. Menurutnya, hambatan utama terletak pada aspek kebijakan.

"Sekarang ini sudah ada beberapa produk fitofarmaka yang dihasilkan dan dipasarkan di masyarakat. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena belum masuk dalam formularium nasional, sehingga tidak dijamin oleh JKN," ujar Ari.

Dia, menjelaskan, mayoritas masyarakat Indonesia merupakan peserta JKN. Konsekuensinya, obat-obatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan harus mengacu pada daftar Fornas. Selama Fitofarmaka belum tercantum di dalamnya, akses masyarakat terhadap terapi berbasis bahan alam yang telah teruji secara ilmiah menjadi terbatas.

Padahal, data BPOM menunjukkan hingga saat ini terdapat 18 Nomor Izin Edar (NIE) Fitofarmaka di Indonesia. Angka tersebut mencerminkan proses riset jangka panjang yang tidak instan, mulai dari eksplorasi biodiversitas, standardisasi bahan baku, hingga validasi ilmiah melalui uji klinis.

Isu ini kembali mengemuka seiring peringatan 25 tahun BPOM, yang menjadi momentum evaluasi ekosistem obat nasional. BPOM menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator, akademisi, dan industri untuk memastikan setiap obat yang beredar memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, sekaligus memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kontribusi industri farmasi nasional menjadi semakin relevan. Salah satu yang konsisten mengembangkan fitofarmaka berbasis sains adalah PT Dexa Medica melalui Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS). Sejak 2005, DLBS menjadi fondasi riset jangka panjang dalam pengembangan Fitofarmaka yang memadukan kekayaan biodiversitas Indonesia dengan standar ilmiah modern.

Direktur Utama PT Dexa Medica, V. Hery Sutanto, mengatakan, pengembangan fitofarmaka bukan sekadar inovasi produk, melainkan bentuk tanggung jawab industri farmasi dalam menjaga kepercayaan publik.

"Pengembangan OMAI merupakan kontribusi nyata untuk memperkuat kemandirian obat nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap terapi yang aman dan berkhasiat," ujarnya.

Hal senada disampaikan Business Development and Scientific Affairs Director Dexa Medica, Prof. Raymond Tjandrawinata, yang menyebut bahwa setelah lebih dari dua dekade riset dan pembuktian ilmiah, fitofarmaka Indonesia sejatinya telah berada pada fase kesiapan untuk berkontribusi lebih luas dalam sistem kesehatan nasional.

"Fitofarmaka tidak lagi diposisikan sebagai alternatif, melainkan sebagai bagian dari solusi terapi berbasis sains. Tantangannya kini adalah bagaimana sinergi kebijakan dapat membuka jalan agar Fitofarmaka masuk ke dalam formularium JKN," kata Raymond.

Menurutnya, integrasi Fitofarmaka ke dalam JKN akan menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi riset nasional sekaligus memperluas pilihan terapi bagi masyarakat.

Dengan fondasi ilmiah yang kuat, Fitofarmaka berpeluang menjadi salah satu pilar penguatan sistem kesehatan nasional berbasis kemandirian dan inovasi dalam negeri.