IDAI Desak Keselamatan Anak Jadi Prioritas Program MBG: Satu Saja yang Keracunan Sudah Masalah Besar

Liputan6.com, Jakarta - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyuarakan keprihatinan atas maraknya kasus keracunan makanan pada anak sekolah yang menerima Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Organisasi profesi dokter anak ini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Ketua Pengurus Pusat IDAI, dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia. Namun, kasus keracunan yang terus berulang justru menimbulkan risiko serius bagi kelompok penerima manfaat.

"Bahkan, ada balita dan ibu hamil juga yang terkena dampaknya, sehingga kelompok rentan ini sebaiknya turut dimasukkan dalam perhatian utama," ujar dr. Piprim dikutip dari Antara pada Minggu, 28 September 2025.

Dalam surat terbuka kepada Badan Gizi Nasional, IDAI menegaskan bahwa keselamatan anak, balita, dan ibu hamil adalah hal yang tidak bisa ditawar. Mereka merupakan kelompok rentan yang wajib dilindungi dari risiko keracunan makanan.

Menurut dr. Piprim, satu kasus keracunan saja sudah cukup menjadi masalah besar, apalagi bila kasus tersebut menimpa ribuan anak di berbagai daerah.

"Satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi ini terjadi pada ribuan anak di Indonesia," tambahnya.

IDAI menekankan bahwa keamanan pangan dalam program MBG harus diutamakan. Proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan perlu mengikuti standar keamanan pangan yang ketat agar terhindar dari kontaminasi.

Selain itu, kualitas gizi dan keseimbangan menu juga tidak boleh diabaikan. Menu MBG idealnya disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi untuk mendukung tumbuh kembang optimal.

"Kualitas gizi dan keseimbangan menu perlu dijamin. Menu MBG seyogianya disusun oleh ahli gizi anak," ujar dr. Piprim.

Untuk meminimalisir risiko, IDAI meminta agar pengawasan diperketat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya harus memiliki sertifikasi resmi, serta diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh BGN.

Tak hanya itu, prosedur mitigasi juga harus dipersiapkan. Program MBG perlu memiliki mekanisme layanan aduan masyarakat dan prosedur penanganan cepat jika terjadi kasus keracunan.

"Prosedur mitigasi kasus keracunan harus melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat," tambahnya.

Menurut IDAI, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG sangat diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan program benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI, dr. Hikari Ambara Sjakti, menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.

"Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi, dan masa depan yang lebih baik bagi anak Indonesia," kata dr. Hikari.