3 Hal Mendesak yang Perlu Segera Dibenahi dalam Sistem Pendidikan Kedokteran Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025 menjadi pengingat bahwa ada tiga hal mendesak yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan kedokteran Indonesia.

Menurut pengamat manajemen kesehatan, dr. Puspita Wijayanti, MMRS., tiga hal mendesak yang tak bisa lagi diabaikan, yakni:

Kekacauan Peran Institusional

Pendidikan dokter di Indonesia masih terjebak dalam tarik ulur kewenangan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan rumah sakit pendidikan.

“Peserta didik sering kali menjadi korban regulasi yang tumpang tindih. Bekerja di ruang klinis tanpa status hukum yang jelas, tanpa jaminan pedagogi yang layak,” kata Puspita kepada Health Liputan6.com, Jumat (2/5/2025).

Tanpa kejelasan struktur dan perlindungan, menurutnya mustahil membangun pendidikan kedokteran yang menjunjung etika, mutu, dan keadilan sosial.

Minimnya Perlindungan terhadap Peserta Didik

Masih marak praktik kekerasan (bullying), jam kerja eksploitatif, hingga ketidakpastian status.

“Mereka mahasiswa atau tenaga kerja medis? Ini adalah bentuk permasalahan sistemik dalam menjamin hak dasar peserta didik: rasa aman, layak, dan bermartabat.”

Absennya Peta Jalan Nasional

Hingga kini, Indonesia dinilai belum memiliki visi jangka panjang yang tegas mengenai pendidikan kedokteran.

“Apakah pendidikan kedokteran Indonesia ingin mencetak klinisi, pemimpin kesehatan masyarakat, peneliti, atau inovator?”.

Tanpa arah yang terang, Puspita mencermati pendidikan dokter hanya akan bergerak reaktif, merespons krisis demi krisis, tanpa pijakan strategis untuk masa depan.

Puspita menilai, kondisi pendidikan kedokteran Indonesia tengah berada dalam persimpangan historis.

“Bagaimana kondisi dunia pendidikan kedokteran Indonesia saat ini menurut pengamatan saya. Pendidikan kedokteran Indonesia saat ini berada dalam persimpangan historis: antara kebanggaan terhadap jumlah lulusan yang meningkat dan kegelisahan akan kualitas serta etika sistemnya,” jelasnya.

“Di satu sisi, kita melihat antusiasme tinggi anak muda untuk menjadi dokter. Tapi di sisi lain, sistem pendidikannya sering membebani peserta didik secara fisik, psikis, dan finansial,” tambahnya.

Menurut Puspita, hal ini mencerminkan kegagalan dalam membangun pendidikan dokter sebagai human capital investment alias investasi modal manusia.

“Paradoks ini mencerminkan kegagalan kita membangun pendidikan dokter sebagai human capital investment, bukan sekadar proses seleksi bertingkat dan birokratis,” katanya.

Lebih lanjut, Puspita menyampaikan bahwa Indonesia dapat belajar atau meneladani sistem pendidikan kedokteran yang baik dari berbagai negara lain.

“Dari Belanda, kita belajar soal sistem entrustable professional activities (EPA) yang menekankan kepercayaan dan tanggung jawab bertahap, bukan semata jam kerja.”

“Dari Thailand dan Jepang, kita bisa meneladani integrasi rumah sakit pendidikan berbasis negara dengan regulasi yang tegas namun manusiawi.”

Dari Skandinavia, kita belajar bahwa well being peserta didik bukanlah ekstra, melainkan pondasi.

“Kita tidak perlu menyalin itu semua, tapi harus berani membangun sistem yang relevan. Berpihak pada masyarakat, berbasis bukti, dan mengakar pada martabat profesi sejak hari pertama belajar hingga hari terakhir mengabdi,” ucap Puspita.