Menkes Budi Sebut Vaksin COVID-19 Berbayar Mulai 2024, Akhir Tahun Ini Masih Ditanggung Negara

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin COVID-19 mulai berbayar tahun 2024, sementara sampai akhir tahun ini masih ditanggung negara. (Dok Kementerian Kesehatan RI)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, vaksin COVID-19 akan mulai berbayar tahun 2024, sedangkan sampai akhir tahun 2023 ini masih ditanggung negara.

"Tahun depan (kita mulai terapkan vaksin COVID-19 berbayar), karena diminta sampai akhir tahun ini masih ditanggung negara," ungkap Budi Gunadi usai Rapat Koordinasi Stunting di Balai Kota Jakarta pada Senin, 24 Juli 2023.

Vaksin COVID Tetap Dibutuhkan

Pemerintah tetap menyediakan vaksin COVID-19 walau Indonesia sudah endemi. Upaya ini demi pencegahan seperti halnya vaksin-vaksin lain yang disiagakan tersedia, misalnya vaksin meningitis.

"Vaksin COVID, kalau ini sudah jadi endemi, vaksinasi itu tetap dibutuhkan untuk mencegahnya. Jangan sampai terkena (virus Corona)," lanjut Budi Gunadi.

"Ini sama seperti meningitis, kalau untuk di rutin itu perlu diberikan, diberikan ke siapa? Orang-orang yang berisiko tinggi."

Namun, Menkes Budi belum menyebut secara rinci, kelompok masyarakat berisiko tinggi mana saja yang akan rutin diberikan vaksin COVID-19. Seperti diketahui, saat ini Pemerintah masih merekomendasikan perlindungan terhadap virus Corona dengan melengkapi kekebalan lewat vaksin COVID.

2 dari 4 halaman

Ditanggung BPJS Kesehatan

Bagi kelompok masyarakat yang berisiko tinggi, Menkes Budi Gunadi Sadikin melanjutkan, vaksin COVID-19 ikut masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan.

Walau begitu, ia juga belum merinci, apakah yang dimaksud kelompok masyarakat dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau bukan.

"Nah, kebijakan Pemerintah arahnya jika ini berisiko tinggi dan dia sudah dicover BPJS, dia masuk ke situ. Kalau belum (tidak masuk kelompok berisiko tinggi), masih beli sendiri normal seperti layanan kesehatan lainnya," pungkas Budi Gunadi.

3 dari 4 halaman

Masih Dikaji

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, pembahasan vaksin COVID berbayar masih belum diputuskan. Hal itu masih dikaji.

Itu belum diputuskan. Kalau kalimatnya ke teman-teman ya masih dikaji," ujar Nadia saat berbincang dengan Health Liputan6.com, ditulis 14 Juni 2023.

"Jadi, sampai saat ini, nanti kita mau lihat untuk berbayar atau tidak berbayar, masih belum ada keputusannya."

Masih Gratis Sekarang

Bagi masyarakat yang ingin melengkapi vaksinasi COVID lengkap (dosis 1 dan 2) maupun booster masih dapat diakses gratis di fasilitas kesehatan (faskes). Dalam hal ini, keputusan vaksinasi berbayar masih belum ditetapkan.

Menunggu keputusan selanjutnya, vaksinasi COVID masih diakses gratis oleh masyarakat.

"Sampai sejauh ini, ketika masyarakat mau vaksin, masih gratis kok. Sampai nanti ada keputusan selanjutnya," ucap Nadia.

4 dari 4 halaman

Tetap Sediakan Vaksin COVID-19

Walaupun keputusan soal vaksinasi berbayar masih belum ada, Siti Nadia Tarmizi menegaskan, Kemenkes akan tetap menyediakan vaksin COVID-19 untuk masyarakat.

Penyediaan itu juga merespons terbitnya Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tertanggal 9 Juni 2023.

"Karena belum ada keputusan, opsinya sih kami tetap nyiapin, terutama untuk orang berisiko kan. Orang berisiko kan di dalam surat edaran juga masih tetap kita tegaskan untuk mendapatkan vaksinasi," tegas Nadia.