Indonesia Endemi, BPJS Watch: Masyarakat Miskin Kena COVID-19 Harus Dijamin JKN

Timboel Siregar menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginformasikan 'bila ada yang terkena COVID-19, maka harus bayar sendiri.'

"Memang dengan status endemi berarti COVID-19 tidak lagi menjadi ranah penjaminan Undang-Undang (UU) Bencana, sehingga pembiayaan COVID-19 tidak lagi ditanggung APBN atau APBD,"

"Karena COVID-19 sudah menjadi penyakit biasa, maka seharusnya Pemerintah juga mengumumkan ke publik bahwa pembiayaan sakit COVID-19 mulai ditanggung oleh program JKN. Pengumuman ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat atas penjaminan pembiayaan COVID-19 oleh JKN, bukan dibayar sendiri."

Konsekuensi bila Ditanggung JKN

Menurut Timboel, tatkala pembiayaan COVID ditanggung JKN terdapat konsekuensi yang harus diperhatikan. Hal ini mesti menjadi catatan Pemerintah.

"Yang dijamin pembiayaannya adalah peserta aktif peserta JKN, yaitu peserta yang membayar iuran sedangkan peserta yang menunggak iuran tidak dapat penjaminan JKN," pungkasnya.

Konsekuensi lainnya yang harus diperhatikan adalah masyarakat miskin peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN atau APBD yang dinonaktifkan oleh Pemerintah, tidak lagi bisa dijamin JKN termasuk ketika mengalami COVID-19.

"Selain itu, bagi peserta JKN dari unsur peserta mandiri dan peserta penerima upah swasta yang selama ini iurannya tertunggak akan bisa mendapat penjaminan JKN kalau iurannya dibayarkan, dan bila harus dirawat inap maka harus membayar biaya denda rawat inap," Timboel Siregar menjelaskan.

Pemerintah Bayarkan Kembali Iuran JKN

Kemudian bagi masyarakat miskin yang kepesertaannya dinonaktifkan, seharusnya Pemerintah membayarkan kembali iuran JKN mereka sehingga kepesertaan mereka menjadi aktif lagi dan bisa dijamin JKN.

"Dan bila memang dinilai sudah mampu, maka arahkan mereka untuk mendaftar sebagai peserta mandiri dengan membayar sendiri," ucap Timboel.

Menyusul status pandemi dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Juni 2023, biaya pengobatan pasien COVID-19 di Indonesia saat ini masih dijamin oleh Pemerintah.

Walau begitu, masyarakat diminta menunggu kebijakan selanjutnya dari Pemerintah.

"Saat ini, vaksinasi dan penanganan atau biaya pengobatan pasien COVID-19 masih dijamin oleh pemerintah. Kemudian kebijakan selanjutnya akan diatur oleh Pemerintah," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito saat konferensi pers 'Pencabutan Status dari Pandemi COVID-19 Menjadi Endemi' di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Lakukan Vaksinasi sampai Booster Kedua

Wiku juga meminta masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 sampai booster kedua. Upaya ini demi menjaga kekebalan.

"Oleh karena itu, saya mohon kepada masyarakat untuk dapat melakukan vaksinasi di gerai vaksinasi terdekat bagi yang belum melakukan vaksin sampai dengan booster kedua," ucapnya.

"Tujuannya, untuk tetap menjaga imunitas tubuh dan mempertahankan herd immunity."