Tenaga Kesehatan Berisiko Tinggi Bertugas di Daerah Rawan, Proteksinya Masuk RUU Kesehatan?

Pasal 220 dalam draft RUU Kesehatan untuk perlindungan tenaga kesehatan tertuang pada ayat 2 dan 3.

Ayat 2 berbunyi:

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.

Ayat 3 berbunyi:

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan insentif, jaminan keamanan, serta keselamatan kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perlindungan tenaga kesehatan dalam RUU Kesehatan juga ditegaskan pada Pasal 221 ayat 2 yang berbunyi:

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan dapat memeroleh tunjangan atau insentif khusus, jaminan keamanan, dukungan sarana prasarana dan alat kesehatan, kenaikan pangkat luar biasa, dan pelindungan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan Nakes Menjadi Atensi Serius

Pada pernyataan Jumat (14/4/2023), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan aspek dan prioritas menyangkut pengamanan nakes menjadi atensi dan perhatian serius Pemerintah.

“Sehingga, kami betul-betul meminta dukungan dari Pemda, pasti akan melibatkan aparat keamanan ya TNI-Polri agar betul-betul menjaga nakes-nakes ini dipastikan betul-betul mereka bisa dalam kondisi aman dalam melaksanakan tugasnya," tegas Ketua Panja RUU Kesehatan ini, dikutip dari laman DPR RI.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohamad Adib Khumaidi mengingatkan perihal jaminan keamanan dan keselamatan terhadap dokter dan tenaga kesehatan (nakes) terutama di daerah konflik.

PB IDI sudah meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap keamanan para tenaga kesehatan.

PB IDI meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh aparat keamanan di daerah, khususnya di wilayah konflik untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tersebut.

Jaminan Keselamatan Nakes demi Dukung Pemerataan Dokter Spesialis 

Jaminan keamanan dan keselamatan nakes juga demi mendukung pemerataan dokter spesialis di daerah. Terlebih lagi, Indonesia sedang dilanda kekurangan dokter dan dokter spesialis serta pemerataan yang belum merata.

“Hal penting untuk mengatasi kendala dalam pemerataan dokter, utamanya dokter spesialis di daerah adalah belum ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, terutama di wilayah konflik," jelas Adib melalui pernyataan tertulis yang diterima Health Liputan6.com pada Sabtu, 11 Maret 2023.