Produksi Benang Bedah Sendiri, Upaya Industri Kesehatan Capai Kemandirian Alkes

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Dra. Lucia Rizka Andalucia pun menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan pihaknya terkait alat kesehatan dalam negeri.

“Kami berupaya dengan terus melakukan monitoring dan mengkaji penggunaannya, serta ada keputusan Menteri Kesehatan supaya menggunakan produksi dalam negeri,” tutur Lucia.

“Kami melakukan berbagai kegiatan business matching setahun delapan kali, kami ingin melakukan pemahaman kepada para user, baik itu kualitas, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana post marketing service-nya,” tambahnya.

Sementara, Kementerian Perindustrian RI juga secara proaktif mendorong pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kementerian Perindustrian melakukan strategi dalam pengembangan industri alat kesehatan, yakni menyederhanakan sistem dan proses perizinan. Termasuk pula sistem data dan informasi terintegrasi industri alkes, penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog, mendorong dan mengembangkan R&D alkes, serta memfasilitasi pengembangan industri alkes.

“Industri farmasi nasional saat ini telah menguasai supply produk obat sekitar 89 persen secara volume, dengan kapasitas produksi sekitar 35 persen. Namun, lebih besar dari 90 persen bahan baku obat (aktif dan penolong) yang digunakan oleh industri farmasi nasional masih diimpor,” papar Staf Ahli Menteri, Kementerian Perindustrian RI, Andi Rizaldi.

“Beberapa obat yang masih perlu diimpor di antaranya obat-obat yang masih dalam masa paten, berbagai jenis produk biologi, dan obat-obat dengan bentuk dosis yang spesifik seperti aerosol inhaler, atau pen insulin,” tambah Andi.

Sementara itu, peran perbankan dalam mendukung industri kesehatan saat ini masih sangat minimal dan perlu terus ditingkatkan. Mengingat, industri kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat luas.

“LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) turut serta mendukung agar kondisi perbankan yang sehat dapat terus mendukung industri kesehatan yang akhirnya kembali berdampak kepada perekonomian negara,” kata Anggota Dewan Komisioner/ Kepala Eksekutif LPS, Lana Soelistianingsih.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan pada Pembukaan Temu Bisnis 15 Maret. Dan menyampaikan bahwa 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa harus dibelikan produk-produk dalam negeri.

“Saat ini, masih ada Rp15.4 triliun produk impor di alkes dan Rp3,42 triliun produk impor obat yang masih perlu menjadi perhatian untuk bisa dialihkan ke produk dalam negeri,” imbuh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Odo R.M.Manuhutu.