Hadapi Krisis, Indonesia Perlu Segera Terapkan Pemahaman Ketangguhan Iklim

Dalam keterangan yang sama, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Chenny Wongkar juga angkat bicara.

Chenny menyampaikan soal komitmen pemerintah global maupun nasional mengatasi krisis iklim. Menurutnya, pemerintah dunia telah menyepakati Perjanjian Paris untuk mencegah kenaikan suhu bumi di angka 1.5 °C.

Komitmen ini juga lantas diturunkan oleh negara-negara lain, salah satunya Indonesia dalam bentuk kontribusi yang ditetapkan secara nasional (nationally determined contribution/NDC). Ada pula ragam rencana dan program turunan untuk mengurangi emisi dan mencegah keparahan krisis iklim di berbagai tingkat wilayah.

Kendati demikian, menurut Chenny, rencana ini masih perlu diturunkan dalam peta jalan yang lebih konkret, transparan, dan akuntabel.

“Kita mengenal Rencana Umum Energi Nasional. Pada 2025 juga telah ditargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 25 persen. Sayangnya, kita juga masih jauh dari target yang telah dicanangkan,” tutur Chenny.

Di sisi lain, Senior Analyst Climateworks Centre Brurce Mecca, menegaskan masih ada harapan untuk mengatasi persoalan krisis iklim, salah satunya melalui mekanisme pembiayaan hijau (green climate fund).

Kesadaran terhadap mekanisme ini dilatarbelakangi keyakinan bahwa pendanaan dari pemerintah tidak akan mampu mengalokasikan seluruh dana yang dimiliki untuk menangani krisis iklim.

“Mekanisme pembiayaan hijau bisa melalui bantuan internasional ataupun swasta. Namun, tentu kita tidak bisa selalu mengandalkan bantuan internasional terus menerus dan karena itu kita bisa mulai menggunakan dana bantuan swasta,” tutur Brurce.

Brurce menuturkan, hingga saat ini pemerintah membutuhkan USD 247 Miliar hingga 2030 untuk proses pendanaan iklim. Namun sayangnya, hingga saat ini baru tersedia kurang dari 50 persen kebutuhan untuk inisiatif tersebut.

Di sisi lain, mekanisme pajak karbon, upaya mengendalikan emisi karbon melalui pengenaan pajak, masih tertunda paling lambat hingga 2025.

“Baiknya memang penggunaan pajak ini digunakan untuk pendanaan iklim,” tutur Brurce kembali.

Sementara, Project Lead TRACK SDGs, Fachrial Kautsar, menjelaskan pemahaman anak muda yang lengkap terhadap krisis iklim merupakan hal esensial.

“Telah banyak inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi krisis iklim. Sayangnya, tidak semua anak-anak muda sadar memiliki potensi yang cukup untuk mengatasi keparahannya,” tutur Fachrial.

Fachrial menambahkan, salah satu langkah yang bisa diambil mengatasi persoalan ini adalah dengan mengenalkan krisis iklim kepada anak-anak muda, seperti dalam forum Youth Gathering #2: Engaging Youth for Climate Resilience pada 15 Oktober di Jakarta.

“Berkembangnya pemahaman anak muda bisa mendorong mereka menciptakan inovasi untuk mengatasi krisis iklim,” tutup Fachrial.