Walau Sistem Keamanan Teknologi Berlapis, Dirut BPJS Kesehatan Akui Peretasan Bisa Terjadi

Liputan6.com, Jakarta - Walaupun sistem keamanan teknologi berlapis, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui kemungkinan peretasan bisa saja terjadi. Hal ini menyusul beredarnya informasi adanya data yang ditawarkan di forum online yang diberitakan menyerupai data BPJS Kesehatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Sistem keamanan teknologi informasi BPJS Kesehatan telah berlapis-lapis. Walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan," jelas Ghufron saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

"Ini mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan. Peretasan juga dialami oleh banyak lembaga, baik di dalam maupun luar negeri."

Lepas Jabatan Kepala BNPB, Doni Monardo Akhirnya Pulang dan Tidur di Rumah

Sistem keamanan data yang diimplementasikan BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan standar ISO 27001 (certified), Control Objectives for Information Technologies (COBIT) serta mengoperasionalkan Security Operation Center (SOC) yang bekerja 24 jam 7 hari.

Sebagai tindak lanjut, BPJS Kesehatan sedang memperkuat sistem keamanan teknologi informasi. Investigasi terkait dugaan kebocoran data juga terus dilakukan dengan melaporkan kasus kepada Bareskrim Polri.

"Selain melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital, saat ini kami juga sedang melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan administrasi," terang Ghufron.

"Kami juga sedang melakukan penguatan sistem keamanan TI terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan ketahanan sistem."

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Dalam waktu 3 bulan terhitung bulan Maret hingga Mei 2020, pemerintah sudah membayar sebesar Rp 40 miliar. Penambahan jumlah pasien yang dirawat seiring dengan semakin membengkaknya biaya yang harus dibayarkan pemerintah ke rumah sakit.

2 dari 3 halaman

BPJS Kesehatan Tidak Pernah Berikan Data Pribadi

Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan Diprediksi Pilih Turun Kelas — Petugas melayani warga yang mengurus iuran BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Senin (4/11/2019). Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memprediksi akan terjadi migrasi turun kelas pada peserta akibat kenaikan iuran 100 persen pada awal 2020. (merdeka.com/Arie Basuki)

Dalam mengelola kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan juga berupaya keras melindungi data pribadi peserta. Peserta pun dijamin mendapatkan pelayanan yang baik.

"BPJS Kesehatan terus berupaya maksimal agar data pribadi dan data lainnya tetap terlindungi. Di samping itu, kami juga memastikan pelayanan kepada peserta baik di fasilitas kesehatan maupun untuk proses administrasi lainnya tetap berjalan," lanjut Ali Ghufron Mukti.

Dirut Ali Ghufron juga menegaskan, BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Apabila ada permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan atau mengkaitkan dengan BPJS Kesehatan, maka diharapkan masyarakat dapat mengkonfirmasi ke layanan resmi BPJS Kesehatan, yaitu Care Center 1500400 atau Kantor Cabang BPJS Kesehatan," tegasnya.

3 dari 3 halaman