Sukses

40 Pegawai Positif COVID-19, Kantor Gubernur Jabar Ditutup 2 Minggu

Liputan6.com, Bandung Ada 40 pegawai di Kantor Gubernur Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Adanya hal itu, seluruh area di Kantor Gubernur Jawa Barat ditutup selama dua pekan. 

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pegawai yang positif COVID-19 tersebar di beberapa biro. Setiawan mengatakan saat ini otoritasnya tengah mencari tahu pemicu paparan COVID-19 di Kantor Gubernur Jawa Barat.

"Selama AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) ini memang terbuka aksesnya jadi banyak juga pengunjung yang hadir kesini, bahkan ada yang studi banding kesini. Sehingga dapat kita pastikan bahwa sumber penularan dari internal maupun eksternal. Tapi saat ini kami sedang mencari tahu itu," kata Setiawan dalam keterangan resmi ditulis Bandung, Jumat, 31 Juli 2020.

Sebagian besar pegawai Kantor Gubernur Jawa Barat yang terpapat COVID-19 berasal dari Kota Bandung. Tapi kata Setiawan, ada pula yang barasal dari Kabupaten Bandung dan Kota CImahi.

Sedangkan rentang usia pegawai Kantor Gubernur Jawa Barat yang terpapar COVID-19 berusia 31-40 tahun, 30 persen berusia 20-30 tahun dan sisanya tersebar. Dari 40 orang ini terdiri dari 17 aparatur sipil negara (ASN), 23 pegawai non ASN, petugas pengamanan, cleaning service dan lain sebagainya,

"Jumlah kasus positif di Gedung Sate (Kantor Gubernur Jawa Barat) diketahui setelah Pemprov Jabar melakukan tes masif kepada pegawai baik ASN atau non-ASN. Sejak Senin lalu, sudah 1.260 pegawai yang dites usap atau tes swab," ucap Setiawan. 

Setiawan menyebutkan kasus di Kantor Gubernur Jawa Barat belum bisa dikategorikan klaster perkantoran. Alasannya kriteria yang ada dalam kejadian ini, tidak memenuhi unsur yang untuk disimpulkan suatu klaster. 

 

Sejak ditemukan ada kasus positif COVID-19, Setiawan sudah meminta agar seluruh ruangan di Kantor Gubernur Jawa Barat disemprot cairan disinfektan. Setiawan berharap masyarakat bisa lebih waspada serta tetap patuh terhadap protokol kesehatan. 

"Ini harus diambil hikmahnya, instansi pemerintah yang sudah ketat, masih juga dalam tanda kutip kecolongan. Karena itu, protokol kesehatan kita tetap pegang," kata Setiawan.

2 dari 2 halaman

Saksikan juga video berikut ini: