Sukses

Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024, Wapres Ma'ruf: Target Emosional

Wapres Ma'ruf Amin mengaku pemerintah Indonesia harus bekerja keras demi mencapai target 14 persen di tahun 2024.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, selesai menghelat rapat pleno bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan kementerian terkait, membahas soal percepatan penurunan prevalensi anak kerdil (Stunting).

Hasilnya, Wapres mengaku pemerintah Indonesia harus bekerja keras demi mencapai target 14 persen di tahun 2024. Menurutnya, itu merupakan target yang emosional.

"Target itu sangat emosional, 14 persen dari 27 persen itu bukan sesuatu yang mudah, karena itu kita harus bekerja keras," yakin Ma'ruf di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Wapres Ma'ruf Amin menerangkan, cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengefektifkan dana desa. Wapres pun membuat satu kesepakatan, untuk upaya koordinasi antarlembaga sehingga sasarannya optimal.

"Jadi tidak sama-sama kerja tapi bekerja sama, ujungnya semuanya itu ada di desa. Itu ada Kemenkeu, dan kita sepakat melakukan evaluasi hal yang memang belum tepat sasaran," jelas Wapres Ma'ruf.

Ma'ruf menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dana desa pemanfaatannya ke depan akan lebih luas lagi. Selain pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, pengentasan stunting juga masuk sebagai pemanfaatanya.

"Gimana membuat desa itu lebih baik ke depan, baik itu stunting, kemiskinan dan pemberdayaan," pungkas mantan rais aam PBNU ini.

 

Saksikan juga video berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kendala Percepatan Penurunan Prevalensi Anak Kerdil (Stunting)

Menko Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menambahkan, kendala yang dialami pemerintah dalam mengatasi masalah stunting terkait data.

Dia menegaskan, pemerintah tengah menggodok data pasti guna memetakan titik wilayah yang memiliki potensi kerawanan stunting yang tinggi. 

"Data itu tadi dalam rapat sepakat kita akan segera mempercepat pembangunan satu data Indonsia sesuai Perpres tahun 2019, dengan lead sector kepala Bapenas," jelas Muhadjir dalam kesempatan yang sama.

Nantinya, lanjut dia, pemerintah akan memiliki satu data lengkap tentang kemiskinan dan stunting yang dapat meyelesaikan masalah lebih sistemik, tertarget, dan terukur.

"Kesimpulannya kita harus evaluasi secara menyeluruh dan membuat policy adjuistmen kebijakan penyesuaian terhadap berbagai masalah," Muhadjir menandaskan. 

 

(Muhammad Radityo Priyasmoro)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.