Catat, BPJS Kesehatan Tidak Tanggung Luka karena Tawuran

Proses Pendaftaran BPJS Butuh Waktu 14 Hari, Mengapa? — Proses administrasi BPJS Kesehatan untuk kategori peserta mandiri membutuhkan banyak waktu karena banyak hal teknis yang harus dilengkapi

Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengatakan selama ini masih banyak masyarakat yang bertanya tentang klaim terhadap kasus-kasus yang terkait kriminal. Seperti tawuran atau tindak kekerasan lain.

"Kami sampaikan bahwa kasus-kasus penganiayaan, kasus-kasus yang berhubungan dengan tindakan melawan hukum dan penganiayaan, itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan," ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohammad Arief di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, ditulis Kamis (20/12/2018).

Budi mengatakan, apabila status dari orang yang terlibat adalah korban, maka yang menjamin adalah lembaga perlindungan saksi dan korban.

"Demikian juga dengan perkelahian. Kalau sampai luka-luka, apakah akan ditanggung oleh BPJS? Tidak. Karena kami di dalam Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) yang baru akan diatur tentang manfaat yang tidak dijamin, termasuk di antaranya untuk kejadian-kejadian yang bisa dicegah," ujar Budi memaparkan.

Saksikan juga video menarik berikut ini:

Bagaimana dengan operasi caesar bagi wanita yang mau melahirkan, apakah biaya operasi ditanggung BPJS? Saksikan penjelasannya di video ini

2 dari 2 halaman

Aturan Baru untuk Tunggakan Iuran

Adanya Peraturan Presiden Tahun 2018 sendiri dianggap oleh BPJS Kesehatan sebagai penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Ada beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek dalam Perpres baru ini. Salah satunya adalah soal tunggakan iuran.

Dalam aturan baru ini, status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) seseorang dinonaktifkan jika dia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan. Apalagi, jika dia sudah menunggak lebih dari satu bulan.

Status kepesertaan tersebut akan diaktifkan kembali jika dia sudah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

"Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf.

"Ilustrasinya, peserta yang pada saat Perpres ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan," tambah Iqbal.

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan
Tawuran