Adakah Capres yang Kontra dengan Industri Rokok?

Liputan6.com, Jakarta Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) masih menjadi kontroversi yang tidak ada habisnya. Indonesia menjadi salah satu dari delapan negara yang tidak menandatangani dan belum mengaksesi FCTC.

Dan parahnya, sebentar lagi Indonesia akan memiliki presiden baru. Di kedua kubu ada segelintir pihak yang pro terhadap industri rokok serta antipengendalian tembakau. Jika melihat kondisi ini, optimiskah FCTC akan diaksesi?

Dalam diskusi media mengupas tentang mitos-mitos Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Kartono Mohamad, secara jujur mengatakan kecewa dengan calon presiden yang tengah bertarung saat ini. Menurut Kartono, di sekitar Joko Widodo, banyak sekali pihak yang pro dengan rokok dan antipengendalian tembakau.

"Bahkan dari partai yang ada di sekitar Pak Jokowi, terdapat tokoh yang ikut menghilangkan ayat tembakau ini. Dan beberapa partai secara jujur mengatakan, pro dengan rokok," kata Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau di Indonesia, di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta, Kamis (19/6/2014)

Karena alasan ini, pria 70 tahun itu berpikir ulang untuk memilih siapa yang pantas menjabat sebagai RI 1 pada Juli mendatang. "Sampai saat ini saya pun terus menjangkau sampai ke tim sukses Jokowi untuk mengatakan, bisa enggak mengendalikan rokok setelah jadi presiden? Kira-kira, berani, tidak?," kata Kartono menekankan.

Pun dengan kubu Prabowo, lanjut Kartono, masih banyak orang yang sudah berbau asap dan secara gamblang pro terhadap industri rokok.

"Terus terang, menghadapi pilpres kali ini membuat saya galau. Saya menunggu ada presiden yang berujar 'Saya akan mengutamakan kesehatan rakyat dan dalam lima tahun ini saya akan mengendalikan hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat kita'," kata Kartono menuturkan.

"Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Presiden yang akan datang, tidak bisa banyak yang diharapkan," kata Kartono menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Sosiolog dan Pengajar dari Universitas Indonesia, Dr. Imam Prasodjo, mengatakan,  untuk urusan mengatur para perokok ini, baik Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menertibkan dengan cara memberikan sanksi. Yaitu bagi siapa pun karyawan yang melanggar, terutama pekerja di gedung pemerintahan, tidak akan mendapatkan tunjangan.

Namun, karena politik membutuhkan dukungan, tidak mungkin akan ada calon presiden yang akan terbuka dan secara blak-blakkan mendukung FCTC. Sebab, mereka sadar bahwa industri rokok ini sangatlah kuat di Indonesia.

"Saya pribadi justru memiliki harapan, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo yang menjadi presidennya, langsung saja laksanakan penertiban. Tidak usah bertele-tele," kata Imam.

Dalam sebuah percakapan antara dirinya dan Ahok, pria yang kini menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu mendorong agar sanksi terkait rokok bukan diberikan kepada perokok itu sendiri. Melainkan tempat usaha yang masih mempersilakan perokok melakukan `aktivitasnya` itu.

"Misalnya restoran. Jika ada yang masih merokok di dalam sini, bukan perokok itu yang dikenakan sanksi, melainkan restoran ini. Ini dilakukan supaya restoran memiliki kemauan untuk menertibkan para perokok agar pihaknya tidak terkena sanksi atau denda," kata Imam kembali menerangkan.

Imam mengatakan, cara seperti ini jauh lebih efektif, ketimbang harus menertibkan menggunakan cara Satpol PP, dengan mengejar-ngejar orang yang sedang merokok.