Trump Batalkan Rencana Siarkan Langsung Eksekusi Mati Pelaku Penembakan Fort Hood

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan rencana siaran langsung eksekusi mati terhadap mantan mayor Angkatan Darat AS yang membunuh 13 orang di Fort Hood. Keputusan pada Kamis (15/10/2026) itu membatalkan rencana yang sebelumnya diumumkan Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth setelah mendapat penolakan dari sejumlah politikus Partai Republik, pemimpin agama, dan masyarakat.

Keputusan tersebut membatalkan rencana siaran langsung eksekusi Nidal Hasan yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember dengan metode regu tembak. 

Sebelumnya, Hegseth mengumumkan rencana untuk menyiarkan langsung eksekusi tersebut dari pangkalan militer Fort Hood di Texas, lokasi serangan yang dilakukan Hasan pada 2009. Tidak ada negara lain yang diketahui menyiarkan pelaksanaan hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan melalui televisi maupun internet.

Seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara dengan syarat anonim seperti dilaporkan CNA mengatakan bahwa Trump dan para penasihatnya sebelumnya tidak mengetahui rencana siaran langsung tersebut.

"Saya pikir menyiarkan eksekusi ini agar dapat disaksikan semua orang mungkin bisa menjadi peringatan keras bagi dunia tentang bagaimana AS menangani teroris dan manusia sampah seperti Hasan. Namun, banyak orang yang sangat baik dan berniat tulus memilih untuk tidak menyaksikan kematiannya, baik melalui siaran langsung maupun sarana visual lainnya," tulis Trump melalui media sosial.

"Dia akan tetap dieksekusi sesuai jadwal oleh regu tembak, tetapi pelaksanaannya tidak akan disiarkan."

Keluarga korban penembakan yang dilakukan Hasan tetap diperbolehkan menyaksikan eksekusi secara langsung di lokasi jika mereka menghendakinya, sebagaimana prosedur yang lazim diterapkan dalam pelaksanaan hukuman mati di AS.

Sejumlah politikus Partai Republik, termasuk Wakil Presiden JD Vance, serta para pemimpin agama sebelumnya menyampaikan berbagai tanggapan terhadap rencana Pentagon, mulai dari keraguan hingga kecaman keras.

Hasil jajak pendapat juga menunjukkan bahwa mayoritas warga AS menentang rencana siaran langsung tersebut. Uskup Agung Timothy Broglio, yang bertanggung jawab atas pelayanan rohani bagi anggota militer AS beragama Katolik, turut menyampaikan keberatannya. Sementara itu, Paus Leo mengecam hukuman mati dalam segala bentuknya.

Keputusan tersebut menjadi perbedaan sikap besar pertama yang terlihat secara terbuka antara Trump dan Hegseth, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekatnya. Namun, belum jelas apakah perbedaan tersebut akan mengancam posisi politik Hegseth, mengingat kedekatan hubungan keduanya.

Dalam sebuah pernyataan, Pentagon menyebut Trump telah berbicara dengan Hegseth mengenai keputusan tersebut sebelum mengumumkannya melalui platform media sosial Truth Social.

"Menteri Pertahanan mendukung keputusan Presiden, dan keduanya memiliki pandangan yang sepenuhnya sejalan," kata juru bicara utama Pentagon Sean Parnell.

Perdebatan mengenai hukuman mati di AS kembali menjadi sorotan setelah Christa Pike, terpidana kasus pembunuhan pada 1990-an, selamat dari upaya eksekusi dengan dua suntikan obat mematikan di Negara Bagian Tennessee pada 30 September lalu. Pike mengalami luka serius hingga harus dirawat di rumah sakit. Ia kemudian diperbolehkan kembali ke penjara pada 10 Oktober dan masih menjalani perawatan medis.

Pengadilan militer menyatakan Hasan, mantan psikiater Angkatan Darat AS, bersalah atas pembunuhan berencana setelah menembak mati 13 tentara yang tidak bersenjata dan melukai 32 orang lainnya di sebuah fasilitas medis di pangkalan militer Fort Hood.

Saat serangan berlangsung, Hasan ditembak oleh aparat penegak hukum hingga mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Sejak saat itu, ia menggunakan kursi roda.

Hegseth sebelumnya mengatakan bahwa siaran langsung eksekusi tersebut diperlukan agar masyarakat memahami bahwa tindakan semacam itu membawa "konsekuensi serius".

Di tengah kontroversi tersebut, AS akan menggelar pemilihan umum paruh waktu pada 3 November mendatang. Pemilu itu akan menentukan apakah Partai Republik dapat mempertahankan kendalinya atas Kongres, sementara hasil berbagai jajak pendapat menunjukkan semakin banyak pemilih yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Trump.

Senator John Curtis dari Partai Republik yang mewakili negara bagian Utah menyambut pembatalan siaran langsung eksekusi tersebut sebagai "langkah yang tepat".

Sementara itu, anggota DPR AS dari Partai Demokrat yang mewakili negara bagian Massachusetts, Richard Neal, mengecam rencana awal penayangan tersebut sebagai "kegagalan besar dalam pertimbangan moral dan kepatutan dasar sebagai manusia".