Inggris Akhirnya Setujui Rencana Pembangunan Kedutaan Besar Raksasa China

Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris resmi menyetujui rencana China untuk membangun kedutaan besar (Kedubes) baru berukuran sangat besar di pusat Kota London. Keputusan ini diambil meskipun menuai penolakan dari berbagai pihak yang menilai proyek tersebut berpotensi digunakan untuk kegiatan spionase dan dapat mengancam keamanan nasional Inggris.

Menteri Keamanan Inggris Dan Jarvis seperti dikutip dari laporan BBC mengatakan bahwa seluruh proses persetujuan dilakukan dengan melibatkan badan-badan intelijen. Ia menyatakan puas bahwa setiap risiko keamanan telah dipertimbangkan dan ditangani secara tepat. Menurutnya, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur penting di sekitar lokasi pembangunan.

Persetujuan ini sempat tertunda berulang kali karena pemerintah harus menghadapi dilema antara mempererat hubungan diplomatik dengan China dan memperhatikan peringatan mengenai potensi ancaman keamanan. Keputusan ini juga muncul menjelang rencana kunjungan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer ke Beijing, yang diperkirakan pada awal tahun ini. Jika terlaksana, kunjungan tersebut akan menjadi yang pertama oleh perdana menteri Inggris sejak 2018.

Kementerian Perumahan Inggris mengonfirmasi bahwa Menteri Perumahan Steve Reed telah memberikan izin pembangunan, dengan sejumlah persyaratan. Lokasi kedutaan baru berada di Royal Mint Court, dekat kawasan City of London. Di area tersebut juga terdapat jaringan kabel serat optik yang mengalirkan data dalam jumlah sangat besar dan bersifat sangat sensitif.

Kedekatan lokasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kabel-kabel tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusup ke sistem keuangan Inggris. Namun, dalam surat keputusan tersebut, kementerian menyatakan tidak ada bukti bahwa penggunaan lokasi sebagai kedutaan besar akan mengganggu atau membahayakan jaringan kabel tersebut.

Kementerian juga menegaskan bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan nasional, termasuk Kementerian Dalam Negeri Inggris dan Kementerian Luar Negeri Inggris, tidak mengajukan keberatan terhadap rencana ini berdasarkan lokasi dan infrastruktur di sekitarnya.

Dan Jarvis menjelaskan kepada parlemen bahwa pemerintah telah meningkatkan ketahanan kabel-kabel di kawasan tersebut melalui serangkaian langkah perlindungan untuk menjaga keamanan data. Ia juga menyatakan bahwa proyek ini justru memberikan keuntungan dari sisi keamanan nasional karena seluruh fasilitas diplomatik China yang sebelumnya tersebar di tujuh lokasi di Inggris akan disatukan dalam satu tempat.

Terkait risiko keamanan, Direktur Jenderal MI5 Sir Ken McCallum dan Direktur GCHQ Anne Keast-Butler dalam surat bersama kepada menteri dalam negeri dan menteri luar negeri menyatakan bahwa tidak mungkin menghilangkan seluruh potensi risiko sepenuhnya. Meski demikian, mereka menyebut telah disiapkan paket langkah pengamanan nasional yang dianggap proporsional untuk lokasi tersebut.

Persetujuan pembangunan ini disertai sejumlah syarat, antara lain proyek harus mulai dibangun dalam waktu tiga tahun. Selain itu, akan dibentuk kelompok pengarah yang melibatkan otoritas lokal untuk mengelola kemungkinan aksi protes di sekitar lokasi kedutaan.

Keputusan ini menuai kritik keras dari partai oposisi dan sebagian anggota parlemen Partai Buruh sendiri. Warga yang tinggal di sekitar lokasi juga menentang rencana tersebut dan berencana mengajukan gugatan hukum.

Menteri Luar Negeri bayangan dari Partai Konservatif Priti Patel menuduh PM Starmer telah mengorbankan keamanan nasional Inggris demi kepentingan China. Ia menyebut persetujuan tersebut sebagai tindakan memalukan yang menguntungkan Partai Komunis China. 

Sementara itu, juru bicara urusan luar negeri Partai Demokrat Liberal Calum Miller mengatakan keputusan ini berpotensi memperluas aktivitas pengawasan China di Inggris dan membahayakan keamanan data, serta keselamatan warga Hong Kong yang tinggal di negara tersebut. Ia menilai langkah pemerintah sebagai keputusan yang sepenuhnya keliru.

Partai Reform UK juga menyuarakan penolakan. Mereka menyebut proyek ini sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan menilai pemerintah Partai Buruh terlalu berupaya mendekatkan diri dengan China.

Menanggapi kritik tersebut, pihak Downing Street menegaskan bahwa kedutaan besar berfungsi sebagai pusat perwakilan resmi dan jalur komunikasi utama antarnegara. Pemerintah menyatakan bahwa menolak fungsi dasar diplomasi internasional dianggap sebagai sikap yang naif atau terlalu isolasionis.

Kedutaan besar baru ini direncanakan memiliki luas sekitar 20.000 meter persegi dan akan menjadi kedutaan China terbesar di Eropa. Pemerintah China membeli lokasi Royal Mint Court pada tahun 2018 dengan nilai 255 juta poundsterling dan sejak lama menjadikan proyek ini sebagai prioritas.

Pada 2022, Dewan Tower Hamlets menolak rencana pembangunan kedutaan besar baru China dengan alasan keselamatan. Namun, ketika China mengajukan kembali permohonan pada 2024, pemerintah pusat Inggris mengambil alih proses pengambilan keputusan. 

Di saat yang sama, Inggris masih menunggu persetujuan dari otoritas China atas rencana senilai 100 juta poundsterling untuk merenovasi kedutaan besar Inggris di Beijing. 

Sejak berkuasa, Partai Buruh berupaya mempererat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan China. Menteri Keuangan Rachel Reeves termasuk di antara sejumlah pejabat senior Inggris yang telah berkunjung ke negara tersebut. Namun, para pengkritik terus mengingatkan tentang ancaman spionase negara China serta dugaan intimidasi terhadap kelompok pembangkang di luar negeri sebagai alasan untuk bersikap lebih hati-hati.