Trump Kritik Kebijakan Inggris soal Kepulauan Chagos, Kaitkan dengan Rencananya Kuasai Greenland

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa keputusan Inggris untuk menyerahkan Kepulauan Chagos kepada Mauritius merupakan salah satu alasan di balik keinginannya untuk mengambil alih Greenland.

Pernyataan itu disampaikan Trump saat ia melakukan perjalanan ke Davos, Swiss, untuk menghadiri World Economic Forum, di tengah meningkatnya retorikanya terkait akuisisi wilayah Arktik tersebut.

Trump melontarkan klaim itu melalui serangkaian unggahan di platform Truth Social pada Selasa (20/1/2026) malam. Greenland sendiri merupakan wilayah otonom milik Denmark, yang juga merupakan sekutu NATO AS.

Dalam unggahannya, Trump menulis: "Secara mengejutkan, sekutu NATO kita yang 'brilian', Inggris, saat ini berencana menyerahkan Pulau Diego Garcia, lokasi pangkalan militer vital AS, kepada Mauritius, dan melakukannya TANPA ALASAN APA PUN."

"Tidak diragukan lagi China dan Rusia telah mencermati tindakan yang mencerminkan kelemahan total ini. Keduanya adalah kekuatan internasional yang hanya menghormati kekuatan. Itulah sebabnya AS, di bawah kepemimpinan saya, kini—hanya dalam waktu satu tahun—dihormati seperti belum pernah terjadi sebelumnya."

Trump menyebut keputusan Inggris tersebut sebagai "KEBODOHAN BESAR" dan menegaskan bahwa penyerahan "wilayah yang sangat penting" itu menjadi bagian dari "alasan keamanan nasional yang sangat panjang mengapa Greenland harus diakuisisi".

Pernyataan Trump ini disebut sebagai kejutan besar bagi Downing Street, mengingat Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya memberikan dukungan hangat terhadap penyerahan Kepulauan Chagos ketika kesepakatan itu pertama kali disetujui.

Menanggapi pernyataan Trump, juru bicara pemerintah Inggris menyatakan, "Inggris tidak akan pernah mengorbankan keamanan nasional kami. Kami bertindak karena pangkalan di Diego Garcia terancam setelah putusan pengadilan yang melemahkan posisi kami dan berpotensi mencegah pangkalan itu beroperasi sebagaimana mestinya di masa depan."

"Kesepakatan ini mengamankan operasi pangkalan gabungan AS-Inggris di Diego Garcia untuk generasi mendatang, dengan ketentuan kuat untuk menjaga kemampuan uniknya tetap utuh dan menjauhkan para musuh."

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa kesepakatan tersebut telah disambut secara terbuka oleh AS, Australia, dan seluruh sekutu Five Eyes lainnya, serta oleh mitra internasional utama seperti India, Jepang, dan Korea Selatan.

Di sisi lain, Sekretaris Utama Kementerian Keuangan Inggris Darren Jones menyatakan bahwa intervensi Trump tidak akan memengaruhi kesepakatan Inggris dengan Mauritius.

"Kami telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Mauritius, kami telah mengesahkan prosesnya melalui undang-undang, kami telah menyetujui syarat-syarat perjanjian, dan perjanjian itu telah ditandatangani," ujarnya kepada Sky News. "Inilah cara untuk mengamankan pangkalan militer itu selama 100 tahun ke depan."

Jones juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Keir Starmer tetap tenang menghadapi kritik tersebut, termasuk ancaman tarif terhadap Inggris terkait dukungannya pada Greenland.

"Kami tidak sepakat dengan Presiden Trump soal Greenland dan perdana menteri telah sangat jelas tentang hal itu. Di masa lalu, perdana menteri telah menunjukkan bahwa diplomasi Inggris yang tenang dan tepat dapat berhasil… ia memiliki rekam jejak yang baik," katanya kepada program Today di BBC Radio 4.

Menurut Jones, meski situasinya "ramai dan menantang" serta "tidak normal" karena isu geopolitik dibahas dengan cara seperti ini, diplomasi Inggris tetap berjalan efektif.

Inggris telah menandatangani kesepakatan senilai 3,4 miliar poundsterling untuk menyerahkan kedaulatan atas Kepulauan Chagos kepada Mauritius. 

Berdasarkan perjanjian tersebut, Inggris menyerahkan kendali atas kepulauan itu kepada Mauritius, tetapi menyewa pulau terbesar, Diego Garcia, selama 99 tahun untuk tetap mengoperasikan pangkalan militer gabungan AS-Inggris di sana.

Downing Street sebelumnya menyatakan kesepakatan tersebut merupakan "keharusan hukum" dan didukung oleh AS, Kanada, Australia, serta Selandia Baru yang tergabung dalam kemitraan berbagi intelijen dengan Inggris. Pada 2021, sebuah pengadilan PBB memberikan opini penasihat bahwa Inggris tidak memiliki kedaulatan yang sah atas Kepulauan Chagos.

Saat kesepakatan itu diumumkan pada Mei 2025, Rubio menyatakan AS menyambut perjanjian bersejarah ini. 

"Ini adalah aset penting bagi keamanan regional dan global. Presiden Trump menyampaikan dukungannya terhadap pencapaian monumental ini selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Starmer di Gedung Putih," sebut Rubio kala itu.

Pernyataan yang sama menegaskan pula bahwa tonggak sejarah ini mencerminkan kekuatan abadi hubungan AS-Inggris.